Fusilatnews – Tragedi banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera telah menjelma menjadi bencana kemanusiaan berskala nasional. Hingga pertengahan Desember 2025, lebih dari seribu warga kehilangan nyawa akibat bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.
Data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan 1.003 orang meninggal dunia, ratusan lainnya masih dinyatakan hilang, sementara ribuan warga harus menanggung luka—fisik maupun trauma psikologis—yang belum tentu pulih dalam waktu singkat.
Di balik angka-angka itu, terdapat keluarga yang tercerabut dari rumahnya, anak-anak yang kehilangan orang tua, serta komunitas yang runtuh dalam hitungan jam. Kabupaten Agam, Aceh, menjadi salah satu wilayah dengan dampak terparah, mencatat korban meninggal terbanyak.
Bencana ini bukan hanya merenggut nyawa, tetapi juga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan publik. Ratusan sekolah rusak, fasilitas kesehatan lumpuh, rumah ibadah porak-poranda, kantor pemerintahan tak lagi berfungsi, dan jembatan penghubung antarwilayah ambruk. Akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga roda ekonomi warga terhenti.
Di tengah situasi genting tersebut, Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke wilayah terdampak di Aceh. Pemerintah menyatakan tengah bekerja keras mengoordinasikan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana. Namun Presiden juga mengakui masih terdapat keterbatasan di lapangan, sembari menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terdampak.
Janji percepatan pemulihan, termasuk pengembalian aktivitas pendidikan bagi anak-anak korban bencana, disampaikan. Meski demikian, tragedi ini kembali membuka pertanyaan besar: sejauh mana kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana yang berulang, dan apakah peringatan dini serta tata kelola lingkungan benar-benar menjadi prioritas?
Saat korban terus bertambah dan puing-puing belum sepenuhnya dibersihkan, bencana Sumatera menyisakan duka sekaligus peringatan keras—bahwa keselamatan rakyat seharusnya tidak menunggu bencana berikutnya untuk diperhatikan.
