JAKARTA-Fusilatnews – Sejumlah partai politik di Indonesia, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasDem, dan Partai Golkar, telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mereka. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kontroversi terkait kenaikan tunjangan anggota DPR yang memicu protes publik.
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari keanggotaan DPR RI, efektif sejak Senin, 1 September 2025. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik dan perkembangan situasi saat ini. Viva juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian masalah kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto .
NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Partai NasDem juga menonaktifkan dua anggotanya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, dari DPR RI. Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena pernyataan kedua kader tersebut dianggap menyimpang dari garis perjuangan partai dan telah melukai perasaan rakyat .
Golkar Nonaktifkan Adies Kadir
Partai Golkar menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Golkar, efektif mulai 1 September 2025. Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memperkuat disiplin dan etika anggota DPR dari partai tersebut .
Presiden Prabowo Dukung Langkah Partai Politik
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas yang diambil oleh ketua umum partai politik dalam menonaktifkan anggota DPR yang dianggap keliru dalam menyampaikan pernyataan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab partai politik untuk menjaga kepercayaan rakyat. Selain itu, pimpinan DPR bersama ketua umum partai juga akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri .
Kontroversi Tunjangan Anggota DPR Memicu Protes Publik
Kontroversi terkait kenaikan tunjangan anggota DPR RI, termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta, memicu protes publik yang meluas. Aksi unjuk rasa yang dimulai pada 25 Agustus 2025 berlanjut hingga 28 Agustus, dan memuncak dengan insiden tragis yang menyebabkan seorang driver ojek online meninggal dunia setelah dilindas mobil Brimob. Protes ini turut menyoroti sikap anggota DPR yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Pentingnya Evaluasi Kebijakan dan Etika Anggota DPR
Langkah penonaktifan anggota DPR oleh partai-partai politik menunjukkan keseriusan dalam menanggapi aspirasi masyarakat dan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan serta etika anggota DPR. Ke depan, diharapkan langkah-langkah serupa dapat diambil untuk memastikan bahwa anggota DPR selalu berpihak kepada kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
