Fusilatnews – 25~29 Agustus 2025, Indonesia tak lagi hanya berbisik. Dari Sabang hingga Merauke, dari Medan ke Makassar, dari Surabaya hingga Pontianak, rakyat turun ke jalan. Gemuruhnya lebih keras daripada Reformasi 1998. Bukan karena rakyat ingin gaduh, tapi karena janji perubahan yang dibawa Presiden Prabowo Subianto telah menjadi fatamorgana. Harapan hancur, diganti kenyataan pahit: kebijakan ugal-ugalan, korupsi merajalela, hukum yang dipermainkan.
PPN naik, gas melon melambung, harga beras, gula, dan kebutuhan pokok lain meroket. Rakyat kecil menjerit, sementara pejabat menikmati tunjangan yang gemuk tanpa batas. Wakil menteri yang seharusnya menjadi pengawas, malah diberi jabatan rangkap di BUMN. Oligarki tidak hanya hidup; ia berpesta pora, menindas rakyat yang seharusnya menjadi prioritas.
Korupsi semakin sistemik. Anggaran negara yang mestinya untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, kini dijadikan sumber keuntungan bagi kroni dan pejabat. Penegakan hukum? Malu rasanya menatapnya. Kasus Silfester yang terang benderang pun tak tersentuh. Hukum tidak lagi menjadi pelindung rakyat, tapi tameng bagi kekuasaan.
Gelombang protes tak berhenti di satu kota. Jakarta bergemuruh, Surabaya menyalakan suar, Medan berderap di jalanan, Makassar menuntut, Pontianak menolak diam. Dari kota besar hingga pelosok desa, rakyat berbicara dengan satu suara: cukup! Cukup dengan kebijakan yang menindas, cukup dengan korupsi yang merajalela, cukup dengan hukum yang tebang pilih.
Demo 25 Agustus adalah simfoni kemarahan nasional. Ini adalah tuntutan revolusi moral: pemutusan rantai oligarki, penghentian nepotisme, penegakan hukum tanpa pilih kasih, dan pemerintahan yang menempatkan rakyat di atas kepentingan pejabat. Jika Prabowo masih menutup telinga, gelombang ini akan menghancurkan legitimasi politiknya, meruntuhkan citra pemerintahannya, dan menelan semua janji kosong yang pernah diucapkannya.
Presiden, dengarkan baik-baik: rakyat tidak lagi bisa dibohongi dengan retorika manis. Setiap kenaikan PPN, setiap kenaikan harga kebutuhan pokok, setiap tunjangan pejabat yang menggelembung, setiap rangkap jabatan wamen di BUMN, adalah bara kemarahan rakyat. Jalanan telah berbicara. Dan suaranya bergema dari ujung barat hingga timur, dari kota besar hingga pelosok desa.
Rakyat menuntut keberanian. Berani bersih-bersih oligarki. Berani menegakkan hukum tanpa pilih kasih. Berani menempatkan rakyat di atas kepentingan pejabat dan kroni. Jika tidak, Prabowo dan kabinetnya akan dikenang sebagai pemerintahan yang menipu harapan, menindas rakyat, dan gagal membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Demo ini bukan sekadar protes. Ia adalah tamparan keras, hukuman moral, dan peringatan nyata: rakyat tidak akan diam lebih lama lagi. Gemuruh ini bukan hanya 25 Agustus. Ini adalah gema yang akan terus mengguncang seluruh negeri sampai perubahan nyata terjadi.
