Fusilatnews – Hukum tidak boleh menjadi omongan kosong. Namun, kenyataannya, aparat penegak hukum di negeri ini seringkali gagal memenuhi mandatnya: menegakkan keadilan. Kasus Silvester, misalnya, menjadi cermin suram dari lemahnya sistem hukum kita. Penjarakan satu orang—Silvester—diharapkan menjadi tanda bahwa hukum berlaku adil tanpa pandang bulu. Nyatanya? Hanya jadi simbol kosong.
Ketika rakyat menuntut keadilan, mereka ingin melihat tindakan nyata, bukan retorika. Aspirasi publik tidak boleh sekadar didengar, tapi harus direspon dengan langkah hukum yang tegas. Aparat, yang dikawal oleh undang-undang dan amanat konstitusi, sering terjebak dalam birokrasi panjang atau kepentingan politik. Hukum menjadi lamban, aspirasi rakyat terkatung, dan rasa keadilan pun terkikis.
Presiden Prabowo telah menegaskan instruksi tegas: aparat harus menegakkan hukum. Ini bukan sekadar seruan formalitas, tetapi ujian nyata integritas lembaga hukum. Menegakkan hukum bukan hanya soal menindak individu, tetapi menegakkan prinsip bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, berada di bawah hukum yang sama.
Jika Silvester—yang semestinya menjadi contoh—masih lolos dari jeratan hukum, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem. Hukum yang hanya menjadi “omongan” akan menimbulkan ketidakadilan struktural yang mengakar, di mana kekuatan politik dan uang menjadi alat memanipulasi kebenaran.
Rakyat butuh bukti, bukan janji. Aparat hukum harus bertindak cepat, tegas, dan adil. Presiden Prabowo, sebagai panglima tertinggi negara dalam hal keamanan dan hukum, memiliki mandat moral untuk memastikan aspirasi rakyat didengar melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata di media.
Sistem hukum yang lemah mencederai kepercayaan publik. Penjarakan satu orang yang melanggar hukum—seperti Silvester—harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai rakyat hanya menyaksikan serangkaian omongan yang mengambang, sementara ketidakadilan terus mengakar. Hukum harus kembali menjadi perisai bagi rakyat, bukan alat bagi kepentingan tertentu.
Akhirnya, pesan yang harus terdengar jelas: jangan omon-omon terus. Tegakkan hukum, lindungi rakyat, dan pastikan aspirasi mereka bukan sekadar terdengar, tapi diwujudkan. Negara tanpa hukum yang tegas hanyalah ilusi, dan rakyat berhak menuntut kenyataan, bukan sandiwara.
