Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Makin dibantah makin membuncah. Demikianlah isu politik.
Ketika Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membantah Sri Mulyani Indrawati mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, isu mundurnya Bu Mul itu justru makin membuncah.
Bu Mul diisukan mundur usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Ahad (31/8/2025) siang.
Dini hari sebelumnya, rumah kediaman Bu Mul di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, Banten, dijarah massa.
Sore harinya, Bu Mul tidak tampak dalam Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, yang dipimpin Prabowo. Isu mundurnya Bu Mul pun makin membuncah.
Apalagi dua Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara memilih bungkam saat ditanya ihwal mundurnya Bu Mul. Misteri pun ikut membuncah.
Terlepas dari aksi penjarahan rumahnya oleh massa tidak bisa dibenarkan, baik dari sisi hukum, moral maupun agama, tapi peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Bu Mul sudah tidak dikehendaki lagi oleh publik. Bu Mul sudah menjadi semacam “common enemy” (musuh bersama) bagi masyarakat.
Ia seperti Ahmad Sahroni, Nafah Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya dan Addies Kadir yang baru saja dipecat partai politik masing-masing dari DPR setelah menjadi sasaran kemarahan massa akibat pernyataannya soal tunjangan rumah DPR Rp50 juta per bulan.
Seperti Bu Mul, rumah Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya pun dijarah massa. Mereka sudah menjadi semacam musuh bersama bagi rakyat. Kalau bertahan pun tidak akan menolong, karena sudah tidak dipercaya lagi oleh publik.
Dalam konteks Bu Mul, ketika publik sudah tidak percaya, maka pelaku pasar pun tidak akan percaya. Rupiah bisa rontok.
Ah, sudahlah Bu Mul. Kalau mau mundur ya mundur saja, tak perlu menunggu dipecat oleh Prabowo.
Anda sudah jenuh karena terlalu lama di kabinet, mulai dari era Susilo Bambang Yudhoyono, era Joko Widodo yang punya nama kecil Mulyono alias Pak Mul, hingga kini era Prabowo.
Anda sudah jenuh bahkan letih dan frustrasi. Kalau tidak frustrasi, tentu Bu Mul tidak akan terus menambah utang luar negeri. Kalau tidak frustrasi, tentu Bu Mul tidak akan terus-menerus menggencet rakyat dengan berbagai kenaikan tarif pajak.
Hanya dua ide itulah yang selalu berkecamuk dalam benak Bu Mul: utang dan pajak. Tak ada ide lain. Misalnya menyita aset-aset dan usaha-usaha konglomerat yang diketahui ilegal.
Kalau tidak frustrasi, tentu Bu Mul tidak akan membuka peluang bagi publik untuk ikut partisipasi menanggung gaji guru dan dosen yang sempat ia sebut menjadi beban negara.
Lalu, ada apa dengan APBN kita ketika Bu Mul membuka peluang partisipasi publik untuk menggaji guru dan dosen? Bukankah alokasi anggaran pendidikan di APBN 2025 merupakan yang terbesar, pun di APBN 2026?
Salah Bu Mul sendiri, mengapa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari anggaran pendidikan bahkan hingga 41%.
Ah, sudahlah Bu Mul. Anda sudah jenuh, letih dan frustrasi. Istirahatlah bersama para mantan lainnya, seperti Pak Mul. Hanya saja, janganlah seperti Pak Mul yang ketika sudah pensiun tetap ikut cawe-cawe urusan pemerintah.
Rakyat justru kasihan dengan Bu Mul. Sebab itu, masih ada saja warga sekitar yang mengembalikan sebagian barang-barang Bu Mul yang tercecer di jalan saat dijarah massa yang asalnya entah darimana.
Ataukah justru Prabowo yang ingin terus mempertahankan Bu Mul di kabinet karena ahli dalam merumuskan utang luar negeri dan menarik pajak rakyat?
Jangan mau “diplekotho”, Bu Mul. Anda sudah jenuh. Anda sudah letih. Anda sudah frustrasi.
Bu Mul bisa menjadi dosen kembali di Universitas Indonesia (UI) atau bahkan luar negeri, supaya merasakan kembali betapa mulianya menjadi guru atau dosen yang sempat Anda sebut menjadi beban negara.
Atau justru kalian di kabinet dan mereka di DPR yang menjadi beban negara?
