Oleh : Hasan Sadeli
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang memuat belasan isu penting mengundang perdebatan di ruang publik. Perdebatan terjadi salah satunya karena draf RKUHP yang akan disahkan ini masih misterius. Istilah misterius mulanya muncul ketika saat publik saat ini hanya bisa mengakses RKUHP versi tahun 2019.
Tetapi tampaknya draf yang bisa diakses publik hari ini adalah draf yang sesungguhnya tidak berubah. Artinya draf RKUHP yang menjadi Prolegnas Prioritas 2022 ini merupakan draf RKUHP versi 2019. Karena kalaupun ternyata draf RKUHP ini ada versi terbarunya, lantas mengapa DPR bersama pemerintah enggan membuka dialog pembahasan draf RKUHP di tengah tuntutan publik?
Hal lain yang semakin memperkuat dugaan tidak adanya versi terbaru RKUHP ialah pernyataan dari salah satu anggota Panja RKUHP Nasir Djamil di ILC (1/7). Nasir mengatakan bahwa sebenarnya draf RKUHP ini tidak dirahasiakan (misterius). Karena draf RKUHP termasuk yang di dalamnya membahas tentang pasal penghinaan tidak berubah alias masih sama dengan draf RKUHP versi tahun 2019.
Haatzaai artikelen
Pasal penghinaan terhadap pejabat dan lembaga negara berlaku di beberapa negara dengan pengecualian di hampir sebagian besar negara demokrasi. Indonesia sendiri selama lebih dari tujuh dekade lamanya mewarisi pasal-pasal kolonial Belanda sejenis itu yang dikenal sebagai haatzaai artikelen yang diperkenalkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak tahun 1914.
Pasal penghinaan atau ujaran kebencian sebenarnya tidak berdiri sendiri melainkan juga terkait dengan permasalahan eksternal. Yakni menyangkut netralitas Belanda di tengah kecamuk perang besar di Eropa. Kees Van Dijk dalam karyanya berjudul The Netherlands Indies and the Great War menjelaskan bahwa Belanda perlu mengontrol suara pers di Hindia Belanda. Tujuannya agar pers tidak terlalu keras melayangkan kritik terhadap aktor besar dalam perang dunia pertama dalam hal ini Jerman.
Suara anti-Jerman dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan Belanda-Jerman di Eropa. Selain suara anti-Jerman, pemerintah kolonial juga dipusingkan dengan serangan terhadap kebijakan pemerintah dan kecenderungan jurnalis nasionalis dalam menulis artikel yang dianggap memicu kebencian terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal ini kemudian mendorong diberlakukannya cara hukum yang spesifik guna mengekang kebebasan di tanah jajahan yang berbeda dengan hukum pidana di negeri induknya (Belanda).
Pada gilirannya, kita menyaksikan serangkaian upaya pemerintah kolonial menggunakan pasal haatzaai untuk menekan tidak hanya pers bumi putera tetapi juga tokoh pergerakan nasional. Atas hal itu, sejumlah pakar hukum menilai pemerintah Indonesia sedang berjalan mundur karena dianggap hendak memenjarakan kebebasan yang justru dulu diperjuangkan dan diidamkan dengan susah payah.
Alasan keseimbangan
Di tengah serbuan kritik terhadap pasal penghinaan dalam draf RKUHP ada baiknya kita melihat ulasan dari Ariel Heryanto, profesor emeritus dari Monash University dalam sebuah artikelnya yang dimuat Kompas. Ariel pernah mengatakan bahwa menghidupkan pasal penghinaan bukan merupakan langkah konkret bagi terciptanya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik orang lain.
Hal itu diutarakannya ketika berusaha merespons pendapat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli pada 2019. Ariel berpandangan demi keseimbangan, seharusnya ada pasal-pasal yang mengancam pejabat negara apabila menyerang kehormatan rakyat. Bukan sebaliknya. Ariel mengatakan demikian mengingat hak bersuara pejabat jauh lebih besar daripada rakyat biasa atau tidak berimbang. Mengingat pemerintah mempunyai seluruh perangkat yang kokoh seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pendidikan, Kantor Humas, dan influencer.
Segala perangkat yang dimiliki pemerintah seyogianya membuat pemerintah merasa mampu untuk menyeimbangkan situasi dan menjamin kelangsungan prinsip kebebasan berpendapat dialam demokrasi. Bukan malah memformulasikan produk hukum yang terkesan menihilkan wibawa dan keberanian para pemimpin yang duduk di pemerintahan sampai-sampai memerlukan perisai.
Meskipun memang di lain pihak terdapat kendala lain yang lebih rumit terutama ketika kebebasan berpendapat secara liar diekspresikan melalui berbagai saluran termasuk media sosial yang sulit untuk dikontrol. Kita juga tidak bisa menampik realitas tentang suburnya beragam narasi yang berisi ujaran kebencian dan upaya untuk mengurangi rasa percaya terhadap pemerintah.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkadang tidak pernah ada baiknya di mata satu kelompok tertentu. Tetapi di negara demokrasi, sekali lagi kritik adalah suatu keniscayaan. Tidak ada orang yang istimewa di dalam demokrasi. Semua sama kedudukannya. Dengan demikian apapun yang pemantiknya, sikap bersikeras untuk memperjuangkan pengesahan RKUHP hanya akan menguatkan asumsi publik terhadap pemerintah yang dinilai paranoid terhadap kritik dan cenderung ingin diistimewakan
Sebening kristal
Alih-alih memanfaatkan keberadaan sumber daya seperti tenaga ahli dan perangkat yang dimiliki yang berkemampuan untuk mengulas batas-batas yang jelas antara kritik dan penghinaan, pemerintah seharusnya tetap bersikap santai dan menghadapi semua kritik dengan gagah berani. Pemerintah tidak perlu risau sebab antara kritik dan penghinaan tidak akan tertukar. Keduanya sebening kristal.
Penghinaan dan kritik adalah dua hal yang berbeda yang tidak perlu dirinci, diperluas, dan diperjelas dalam RKUHP. Sebab bila itu tetap dilakukan, maka Indonesia bukan saja akan dianggap mundur ke belakang karena memunggungi demokrasi dengan menghidupkan pasal kolonial. Melainkan juga budaya ketimuran kita kemudian menjadi dipertanyakan. Yakni budaya orang Indonesia yang sangat menjunjung etika dan moral sebagai budaya yang melekat. Sehingga sebenarnya di alam demokrasi ini bangsa kita tidak perlu lagi diajari untuk membedakan mana kritik dan mana penghinaan.
Keseimbangan yang harus disasar pemerintah ialah keseimbangan yang bersifat objektif baik di mata hukum, di mata demokrasi, maupun dalam pandangan objektif masyarakat luas. Karena itu, pemerintah seharusnya menggunakan inisiatifnya untuk melahirkan produk hukum yang lebih inovatif dari pada menghidupkan atau mengkodifikasi pasal warisan kolonial yang jauh dari kata kreatif dan jelas-jelas memunggungi jiwa zaman.
Hasan Sadeli | Lulusan Magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia
Dikutip dari detik.com, Rabu 13 Juli 2022.
