Hasto mengatakan adanya mobilisasi Kepala Desa untuk mencarikan suara bagi PSI tiap Kades ditarget untuk mencari 100 suara di desanya masing-masing.
Jakarta – Fusilatnews – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan berdasarkan informasi yang dikumpulkan kadernya di lapangan. dan menurut Hasto bisa diipertanggungjawabkan. secara hukum dan kepada Tuhan
Hasto mengatakan adanya mobilisasi Kepala Desa untuk mencarikan suara bagi PSI tiap Kades ditarget untuk mencari 100 suara di desanya masing-masing.
“Di Jatim itu justru modusnya, ini saya buka, ini saya pertanggungjawabkan di mata rakyat, di mata hukum dan di mata Tuhan. Apa itu tadi tekanan-tekanan terhadap kepala desa mereka minta 100 suara buat partai baru tersebut, dari setiap desa,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/2/2024).
Menurut Hasyo, saksi yang melaporkan indikasi pengerahan kepala desa tersebut sudah dilindungi dan tak akan pernah diungkapkan. Ini kan perguruan tinggi kan bergerak di seluruh Indonesia secara masif. Artinya, dengan gerakan para intelektual, para cendekiawan, para budayawan, dalil dari Mas Kaesang itu tidak tepat,” ujar Hasto.
Disamping itu Hasto juga mengungkap sejumlah indikasi adanya tekanan terhadap kepala daerah dan kepala desa untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tekanan tersebut diberikan lewat ancaman hukum.
“Pertama bagi kepala desa, dikatakan bahwa kalau di Makassar ‘kalau kamu masih mau tidur sama istri kamu tidak? Kalau tidak, akan diproses hukum’. Kalau tidak mau mendukung padangan 02,” ujar Hasto.
Kedua, adanya tekanan yang didapatkan oleh Bupati Gresik yang juga kader PDIP, Fandi Akhmad Yani alias Gus Yani yang tiba-tiba mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Menantu KH Agoes Ali Masyhuri alias Gus Ali itu mengikuti jejak mertuanya untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2.
Gus Yani bersama Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor terlihat menghadiri acara deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran Pondok Pesantren Bumi Shalawat, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis (1/2/2024). Menurut Hasto, Gus Yani mendukung Prabowo-Gibran karena tekanan.
“Modus yang ketiga bahwa ada pengaduan masyarakat kalau tadi top down, kalau ini pengaduan dari masyarakat terhadap kepala-kepala daerah. Lalu dengan pengaduan masyarakat itu dijadikan sebagai alat rekam,” ujar Hasto
Dia menjamin, informasi yang disampaikannya valid. “Yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan, mata politik hukum di mata rakyat, dan juga di mata Tuhan yang Mahakuasa bahwa itu memang terjadi. Karena itulah lebih baik melakukan autokritik,” ujar Hasto.
“Karena yang menyalahgunakan kekuasaan rakyat bukan hanya melanggar hukum, tapi local wisdomnya itu. Pelanggaran terhadap suatu hal yang sangat prinsip dampaknya bisa tujuh turunan,” kata Hasto menambahkan..
Terakhir, Hasto menuding, adanya mobilisasi kepala desa di Jawa Tengah (Jateng) untuk mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Padahal netralitas kepala desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Selanjutnya Hasto menyinggung keuangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang pernah salah memasukkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Semula PSI menulis dana kampanye Rp 180 ribu, dan akhirnya direvisi menjadi Rp 24 miliar.
Tidak hanya itu, Hasto juga mencurigai partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga memiliki laporan keuangan yang mencurigakan. Selain itu, ia menuding, adanya dugaan pengerahan kepala desa di Jawa Timur untuk mencarikan suara bagi PSI.
