Oleh: Malika Dwi Ana
Pesan yang viral tentang Windu Sancaya (2021–2029) dan transisi menuju Windu Adi (2029–2037) membawa peringatan mendalam: Tinggal tersisa 4 tahun waktunya, bersih-bersih harus disegerakan, rekonsiliasi kebangsaan, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Jika presiden Prabowo tidak menggubris, berarti mengingkari jalannya alam. Bukan Indonesia emas yang didapat, tapi Indonesia cemas dalam bernegara dan berbangsa. Dalam tradisi Jawa, siklus windu—periode delapan tahun—mencerminkan dinamika kosmik yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan spiritual. Pesan ini bukan sekadar ramalan, melainkan seruan untuk reformasi menjelang 2029, tahun yang menandai peralihan ke Windu Adi, era kemurnian dan harmoni.
Sejarah kepemimpinan Soeharto (1967–1998) menjadi cermin penting untuk memahami siklus ini. Ia memulai baik tahta di Windu Sancaya, mencapai kejayaan di Windu Adi, dan runtuh di era Windu Sengara serta Windu Kunthara akibat keserakahan dan krisis moneter. Dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia pada 2024–2025, apakah ini bagian dari “pembersihan” Sancaya? Dan bagaimana Presiden Prabowo dapat belajar dari Soeharto untuk “selamat sampai ke jaman Windu Adi”? Artikel ini menelusuri pelajaran sejarah dan solusi konkret untuk masa depan.
Perjalanan Soeharto dalam Siklus Windu
Windu Sancaya (1965–1973): Awal Konsolidasi
Soeharto naik menjadi presiden pada 1967, di tengah Windu Sancaya, periode akumulasi dan persiapan. Setelah kekacauan pasca-Gestapu 1965, ia menstabilkan ekonomi Indonesia yang porak-poranda akibat hiperinflasi era Soekarno. Melalui Repelita I (1969–1974), Soeharto mendorong swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur, menarik investasi asing, dan membawa stabilitas politik melalui Orde Baru. Namun, di balik pencapaian ini, benih Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mulai tumbuh. Kroni seperti kelompok Berkeley dan pengusaha dekat militer mendapat keistimewaan, menandakan awal ketimpangan yang kelak menjadi bom waktu.
Windu Adi (1973–1981): Puncak Keemasan
Memasuki Windu Adi, Soeharto mencapai puncak kejayaan. Oil boom 1970-an mendorong pertumbuhan ekonomi 7–8% per tahun, mendanai proyek-proyek megah seperti jalan, sekolah, dan puskesmas. Dunia memuji Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan.” Namun, kemilau ini menyembunyikan KKN yang semakin merajalela. Keluarga Cendana mulai menguasai bisnis strategis, dan kronisme menjamur di BUMN serta kontrak pemerintah. Windu Adi, yang seharusnya menjadi era kemurnian, justru tercemar oleh keserakahan elite, menabur benih kehancuran.
Windu Sengara dan Kunthara (1981–1997): Krisis dan Kehancuran
Pada Windu Sengara (1981–1989) dan Kunthara (1989–1997), keserakahan Orde Baru mencapai titik kritis. Skandal korupsi besar, seperti krisis Pertamina 1970-an, Bapindo, dan monopoli bisnis anak-anak Soeharto (Tommy, Bambang, Tutut), merusak kepercayaan publik. Ketimpangan sosial memicu ketidakpuasan, diperparah represi politik terhadap oposisi seperti PDI dan PRD. Krisis ekonomi Asia 1997–1998, yang bertepatan dengan akhir Windu Kunthara, menjadi puncaknya. Nilai tukar rupiah anjlok dari Rp2.500 ke Rp17.000 per dolar AS, kerusuhan sosial meletus, dan demonstrasi mahasiswa memaksa Soeharto lengser pada Mei 1998. Ini adalah mangro tingal dalam bernegara dan berbangsa, cerminan dari pengingkaran terhadap harmoni alam.
Korupsi 2024–2025: Tanda Pembersihan *Sancaya
Maraknya kasus korupsi di Indonesia pada 2024–2025 mencerminkan dinamika Windu Sancaya Soeharto. Menurut KPK, sejak 2004 hingga triwulan II 2025, 1.878 pelaku korupsi telah ditindak, sementara Polri mengungkap 1.280 kasus korupsi pada 2024 saja, dengan kerugian negara triliunan rupiah. Beberapa kasus menonjol meliputi:
– Korupsi Pertamina: Pada 2025, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, dalam kasus tata kelola minyak mentah, merugikan negara triliunan rupiah. KPK juga menahan tersangka suap pengadaan katalis Pertamina.
– Skandal LPEI: KPK menjerat lima tersangka atas pembiayaan ilegal di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha.
– Proyek Infrastruktur: Korupsi Bandung Smart City dan Bendungan Marga Tiga di Lampung menunjukkan KKN di proyek strategis, mirip skandal Orde Baru.
– Korupsi Politik: Penetapan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan kasus impor gula eks Menteri Perdagangan Thomas Lembong memperlihatkan polarisasi politik yang mengkhawatirkan.
Kasus-kasus ini seolah menjadi “pembersihan” ala Sancaya, di mana kotoran masa lalu diungkap untuk mempersiapkan era baru Windu Adi. Namun, seperti halnya Soeharto, pembersihan ini tidak akan otomatis membawa kemurnian jika KKN dibiarkan berlanjut. Tanpa reformasi sistemik, Indonesia berisiko mengulang krisis Windu Kunthara.
Solusi untuk Prabowo: Belajar dari Soeharto
Kesalahan masalalu seyogyanya menjadi kaca benggala. Agar tidak mengulang kegagalan Soeharto dan menyambut Windu Adi dengan jiwa bersih, Presiden Prabowo perlu langkah strategis yang selaras dengan nilai Jawa tentang harmoni alam dan manusia. Berikut solusi konkret:
- Pemberantasan KKN Secara Sistemik
Soeharto gagal karena membiarkan KKN mengakar di keluarga dan kroninya. Prabowo harus memperkuat KPK dengan anggaran independen dan perlindungan saksi yang lebih ketat. Teknologi AI dapat digunakan untuk audit real-time proyek strategis seperti IKN, mencegah kebocoran anggaran. Selain itu, penerapan standar ISO 37001 (Anti-Bribery Management System) di BUMN dan kementerian akan meminimalkan suap. Langkah ini bisa menghemat hingga Rp100 triliun per tahun dari kerugian korupsi. Rekonsiliasi Kebangsaan
Represi politik Orde Baru memicu kerusuhan 1998. Prabowo harus membentuk Dewan Kebangsaan untuk dialog lintas partai, agama, dan etnis, serta menyelesaikan kasus HAM masa lalu (1965, 1998) secara transparan. Kampanye nasional “Bersih Jiwa Bangsa,” yang mengintegrasikan nilai Jawa seperti harmoni, dapat mengurangi polarisasi pasca-pemilu dan mencegah konflik sosial menjelang 2029.Reformasi Ekonomi Inklusif
Ketergantungan Soeharto pada minyak dan kronisme memicu krisis 1997. Prabowo perlu mendiversifikasi ekonomi melalui investasi di UMKM dan teknologi hijau, serta membatasi monopoli bisnis oleh elite politik melalui undang-undang anti-trust . Ini akan membangun ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang merata.Pendidikan dan Budaya Berintegritas
Soeharto gagal membangun generasi berintegritas, malah memupuk loyalitas buta. Prabowo dapat mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum sekolah, menggunakan metafor kalender Jawa untuk mengajarkan etika. Kolaborasi dengan tokoh adat untuk seminar nasional “Jalan Alam” akan memperkuat fondasi spiritual menuju Windu Adi.
Kesimpulan: Menuju Windu Adi dengan Jiwa Bersih
Sejarah Soeharto mengajarkan bahwa Windu Sancaya adalah waktu untuk membangun fondasi, Windu Adi adalah ujian kemurnian, dan pengabaian terhadap KKN membawa krisis di Windu Sengara dan Kunthara. Gelombang korupsi 2024–2025 adalah panggilan alam untuk pembersihan, sebagaimana diperingatkan: “Jika tidak menggubris, berarti mengingkari jalannya alam.” Prabowo memiliki peluang untuk memimpin reformasi sejati—membasmi KKN, menyatukan bangsa, dan membangun ekonomi inklusif. Dengan langkah ini, 2029 bisa menjadi awal kejayaan Windu Adi, bukan cemas, tetapi emas kemakmuran. Seperti pepatah Jawa, “ Urip iku urup” —hidup adalah menyalakan cahaya. Mari nyalakan cahaya itu sekarang.(MDA)
