Fusilatnews – Ketika dua tokoh besar bangsa, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, bertarung dalam dua kali pemilihan presiden, Indonesia seakan terbelah menjadi dua kutub ekstrem. Dari warung kopi hingga ruang seminar, dari media sosial hingga meja makan keluarga, perdebatan tentang siapa yang layak memimpin negeri ini begitu panas. Kata-kata kasar, tudingan tajam, hingga caci maki politik menjadi santapan harian rakyat. Pertarungan itu bukan sekadar soal visi dan misi, melainkan juga tentang identitas dan loyalitas.
Namun, drama besar itu berubah total ketika Jokowi keluar sebagai pemenang dan kemudian mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Rakyat yang semula terlibat dalam pertempuran ide dan emosi mendadak terdiam—tertegun, tercekat, nyaris tak percaya. Mereka yang sempat bermusuhan karena perbedaan pilihan politik merasa seperti disodori kenyataan pahit: ternyata permusuhan yang mereka pikir sakral hanyalah strategi para elit. Yang di atas berpelukan, yang di bawah berkelahi.
Para pendukung Prabowo yang dulu bersusah payah membela idolanya hingga rela kehilangan sahabat, bahkan keluarga, kini merasa dikhianati. Tidak ada penghargaan, tidak ada “reward” bagi kesetiaan mereka—hanya narasi usang bernama rekonsiliasi demi persatuan bangsa. Tapi rakyat bertanya: “Emang siapa yang berpecah belah?” Kami tetap Indonesia. Kami tetap merah putih. Kami hanya berbeda pandangan tentang siapa yang pantas memimpin negeri, bukan tentang cinta tanah air.
Ironisnya, waktu berjalan dan sejarah politik berputar. Kini, ketika terbongkar bahwa Jokowi ternyata bukan sosok suci seperti yang digambarkan—dengan berbagai kontroversi, termasuk dugaan ijazah palsu dan kebijakan penuh manipulasi—para pendukung Prabowo justru merasa bahwa pilihan mereka dulu adalah yang benar. Namun yang terjadi malah sebaliknya: Prabowo kini membela mati-matian sosok yang dulu ia serang habis-habisan. Ia membungkus loyalitas politiknya dalam nama “kesetiaan,” padahal yang tampak hanyalah keblingeran kekuasaan.
Inilah wajah politik Indonesia yang sesungguhnya: di atas panggung mereka berseteru, di belakang layar mereka bersekutu. Sementara rakyat dijadikan figuran, alat legitimasi dalam drama yang terus berulang. Politik bukan lagi soal gagasan dan idealisme, tapi soal siapa yang mampu menipu dengan senyum paling meyakinkan.
Dan ketika keblinger dijadikan strategi, maka kebenaran pun kehilangan tempatnya. Rakyat yang dulu marah karena merasa ditipu, kini hanya bisa tertawa getir: bukan karena tak lagi peduli, tapi karena sudah paham bahwa dalam politik, lawan hari ini bisa jadi kawan besok—dan kebenaran bisa digadaikan atas nama “persatuan.”
Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah luka dan kesadaran pahit: bahwa yang benar bukan selalu dimenangkan, dan yang salah sering kali diberi panggung. Di situlah letak keblinger sejati bangsa ini—bukan pada rakyat yang setia, tapi pada para pemimpin yang mempermainkan kesetiaan itu.
