Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Kementerian Sosial (Kemensos) sepakat untuk menyediakan lapangan kerja bagi lulusan Sekolah Rakyat
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatimiko menyatakan, lulusan Sekolah Rakyat akan diinkubasi dan diberdayakan dalam proyek-proyek strategis pemerintah.
“Bagi yang lulus, kami sepakat untuk melakukan inkubasi dan menyalurkan mereka ke program-program besar seperti pembangunan 3 juta rumah, penyediaan makanan bergizi gratis, dan program prioritas lainnya,” kata Budiman di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Program ini tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan kerja yang relevan.
Kendati demikian, Budiman juga tetap mendorong lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan hingga pendidikan tinggi.
Ia menegaskan pemerintah akan menggandeng perusahaan swasta untuk mendukung pendanaan pendidikan maupun membuka peluang kerja bagi lulusan Sekolah Rakyat.
“Kami sepakat bahwa lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya berhenti di SMA. Mereka yang berbakat dan berminat akan didorong untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara yang siap bekerja akan disalurkan ke program strategis pemerintah,” ujar Budiman.
Pemerintah berencana membuka Sekolah Rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama.
Pemerintah sedang mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) turut berkomitmen dan terlibat dalam pengembangan kurikulum serta pelatihan tenaga pengajar untuk program Sekolah Rakyat ini.
Siapa Saja yang Bisa Mendaftar?
Sekolah Rakyat menargetkan anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil 1 mencakup rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah 1–10 persen secara nasional, sementara desil 2 mencakup kelompok 11–20 persen terendah. Dengan kata lain, calon siswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan.
Namun status ekonomi bukan satu-satunya syarat. Pendaftaran juga akan melalui proses seleksi bertahap. Verifikasi ekonomi menjadi tahap awal yang memastikan bahwa calon siswa memang berasal dari keluarga miskin. Setelah itu, mereka harus mengikuti tes akademik untuk mengukur kesiapan dan kemampuan belajar.Jenjang, Kurikulum, dan Biaya Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama.
Pemerintah telah menyiapkan 53 lokasi untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tersebar di berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Papua.
Dilansir dari Antara, program ini merupakan hasil kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pendidikan (Kemdikdasmen dan Kemdiktisaintek), Kementerian Agama, Badan Kepegawaian Nasional, serta pemerintah daerah lainnya yang mencakup perizinan, penyiapan guru, pengembangan kurikulum, dan teknis lainnya.
Jika semua persiapan berjalan lancar dan mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo, rencana rekrutmen guru sebagai pengajar tahun ajaran baru 2025/2026 akan dimulai sekitar akhir Maret atau awal April 2025. Rekrutmen guru juga akan dilakukan be






















