Tidak dapat dipungkiri bahwa Instruksi Presiden (Inpres) tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 merupakan potret lebih dalam dari krisis keuangan yang tengah mengintai Indonesia. Kebijakan ini tidak sekadar penghematan biasa, tetapi mengisyaratkan adanya ketidakseimbangan fiskal yang lebih serius. Pengikisan berbagai mata anggaran, terutama dalam sektor-sektor tertentu, berpotensi menimbulkan efek domino yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dilema ini tidak hanya membebani masyarakat tetapi juga mempertaruhkan stabilitas pemerintahan baru yang seharusnya mengawali kepemimpinannya dengan langkah optimis. Meskipun demikian, pemerintah mengklaim bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan tidak mengalami pengurangan, sehingga sektor lain yang harus menanggung dampak efisiensi ini perlu diawasi lebih ketat.
Selain krisis fiskal yang mengemuka, skandal besar lain yang mencoreng awal pemerintahan Prabowo adalah proyek Pemagaran Laut. Proyek yang awalnya diklaim sebagai langkah strategis dalam menjaga keamanan maritim justru menjadi perdebatan panas yang menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari pemerintah. Jika Prabowo gagal menegakkan hukum dengan seajeg-ajegnya dan seadil-adilnya, kasus ini akan menjadi preseden buruk yang mencerminkan lemahnya komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menjadi ekspresi kekecewaan publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Yel-yel “Hidup Jokowi!” yang muncul dalam perayaan ulang tahun Partai Gerindra semakin menambah polarisasi politik. Hal ini memperlihatkan bahwa yel-yel tersebut adalah bentuk perlawanan Prabowo terhadap tuntutan publik yang menginginkan Jokowi diadili. Alih-alih menegaskan keberpihakan pada aspirasi rakyat, Prabowo justru menunjukkan loyalitasnya terhadap Jokowi, yang semakin memperuncing ketidakpuasan masyarakat. Aliansi politik yang dibangun dengan Jokowi tampaknya tidak serta-merta memberikan legitimasi penuh bagi Prabowo di mata rakyat. Sebaliknya, hal ini menciptakan polarisasi yang semakin tajam.
Lebih dari itu, diksi dan semiotika yang digunakan oleh Prabowo dalam berbagai kesempatan juga memperburuk citranya sebagai pemimpin. Ungkapan “ndasmu” yang kasar dan konfrontatif bukan hanya melukai atmosfer demokrasi, tetapi juga menjadi potret kepemimpinan bergaya militerisme yang jauh dari esensi kepemimpinan sipil yang demokratis. Dalam sistem demokrasi modern, komunikasi seorang pemimpin memiliki bobot besar dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Ketika seorang kepala negara menggunakan diksi yang cenderung kasar dan merendahkan, maka hal itu menciptakan kesan kepemimpinan yang otoriter dan tidak terbuka terhadap kritik.
Pemerintahan yang baru seharusnya mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif dan solutif dalam menghadapi tantangan ekonomi, hukum, dan sosial. Namun, jika tanda-tanda awal ini terus berlanjut, Prabowo tidak hanya akan kehilangan momentum politiknya, tetapi juga akan menghadapi gelombang ketidakpercayaan yang semakin besar dari rakyat. Start yang buruk ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintahannya untuk segera melakukan koreksi sebelum krisis kepercayaan publik semakin dalam dan sulit diperbaiki.
