Fusilatnews – Kita belum genap mendengar Prabowo berteriak “merdeka” di podium sebagai presiden, tapi aroma pesta pora sudah semerbak ke seluruh negeri. Bukan pesta rakyat yang saya maksud, melainkan pesta jabatan. Dan bukan pesta kecil-kecilan ala selamatan tetangga yang pindah rumah, melainkan pesta besar-besaran dengan menu jumbo: jabatan rangkap dan gaji dobel.
Bayangkan, ada 25 orang Wakil Menteri (Wamen) yang masih menyempatkan diri duduk manis sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah. Ini bukan akrobat intelektual atau kerja sosial tanpa pamrih, tapi rangkap jabatan yang sahih dan dibayar penuh. Seperti orang yang sudah kenyang tapi masih nambah lauk di piring tetangga.
Tentu saja ini bukan cerita baru. Sejak era sebelumnya, jabatan sudah lebih mirip souvenir politik ketimbang amanat rakyat. Tapi kali ini skalanya bukan main. Wakil-wakil menteri yang seharusnya mengurus urusan rakyat malah membagi waktu antara rapat kementerian dan rapat direksi, antara memikirkan nasib petani dan membaca laporan laba rugi.
Sudaryono misalnya, Wamen Pertanian yang juga Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. Lalu ada Giring Ganesha, penyanyi yang sempat terjun ke dunia politik, kini Wamen Kebudayaan sekaligus Komisaris di Garuda Maintenance Facility. Fahri Hamzah, dulunya bersuara keras soal keadilan sosial, kini Wamen Perumahan dan Komisaris BTN. Dan daftarnya masih panjang seperti antrean minyak goreng waktu harga naik.
Pemerintahan ini sedang foya-foya, dan sayangnya, kita semua ikut membayarnya. Gaji wakil menteri tidak kecil. Tunjangan komisaris pun lumayan. Bila digabung, hasilnya bisa membuat para guru honorer dan buruh tani meneteskan air mata. Bukan karena terharu, tapi karena merasa dikhianati.
Pertanyaannya: di mana rasa malu? Bukankah rakyat sudah terlalu sering dibebani pajak, iuran, dan potongan? Kini, uang itu dipakai untuk menggaji satu orang dua posisi, dua jabatan, dua sumber pemasukan, tapi mungkin cuma setengah hati bekerja. Bagaimana mungkin seseorang bisa fokus penuh mengurusi kementerian jika pikirannya terbagi untuk mengawasi BUMN yang mencari laba?
Tentu, para pembela pemerintah akan berkata: “Itu tidak melanggar hukum.” Tapi bukankah tidak semua yang legal itu pantas? Kalau seorang pejabat bisa punya dua jabatan hanya karena tidak ada larangan tertulis, lalu apa bedanya moral birokrasi dengan pasar bebas?
Ini bukan semata soal teknis manajemen. Ini soal rasa keadilan, soal etika publik, soal akal sehat. Negara bukan perusahaan keluarga di mana kursi bisa dibagi sesuka hati. Rakyat bukan sapi perah untuk membiayai gaji pejabat yang rakus gelar dan titel.
Pemerintahan Prabowo belum memulai langkah besar, tapi sudah membuat rakyat kecil mendongak dengan dahi berkerut. Bukan karena kagum, tapi karena heran. Negeri ini sedang menari-nari di tengah kesulitan. Tapi yang menari bukan rakyat, melainkan para pejabat yang dobel peran dan dobel pemasukan. Kita ini negara apa? Kantor serbaguna?
Jika Prabowo tidak segera menghentikan praktik rangkap jabatan ini, jangan salahkan rakyat bila nanti mereka lebih percaya pada tukang sayur yang setia berjualan tiap pagi ketimbang pejabat yang seminggu dua kali rapat, sisanya rangkap niat.
