Bukan hanya di Indonesia, dunia telah mencatat banyak pemimpin yang jatuh dari singgasananya bukan karena kekalahan dalam perang atau krisis ekonomi, tetapi karena satu hal yang paling sederhana namun fatal: kebohongan.
Di Jepang, kasus kebohongan politik yang berujung kehancuran reputasi dialami oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Abe, yang dikenal sebagai arsitek “Abenomics”, sempat diagungkan sebagai penyelamat ekonomi Jepang. Namun pamornya hancur saat publik mengetahui keterlibatannya dalam skandal Moritomo Gakuen—sebuah kasus manipulasi harga lahan milik negara untuk sekolah swasta yang memiliki kedekatan dengan keluarganya. Abe sempat menyangkal keras adanya hubungan antara dirinya dan kasus itu. Namun dokumen resmi yang dimanipulasi oleh Kementerian Keuangan untuk menutupi keterlibatan istrinya kemudian terbongkar. Salah seorang pejabat bahkan bunuh diri karena merasa malu telah diperintah memalsukan dokumen negara demi melindungi nama sang perdana menteri.
Apa yang dilakukan publik Jepang? Mereka turun ke jalan. Media mengepung dengan kritik. Parlemen menggugat. Sistem di Jepang, dengan segala kelemahannya, masih memiliki ruang untuk akuntabilitas. Tidak ada pengkultusan. Tidak ada “Abeisme.” Bahkan para pendukungnya pun terpecah dan sebagian angkat kaki.
Berbanding terbalik dengan yang terjadi di Indonesia.
Presiden Joko Widodo, meski berkali-kali ketahuan berdusta—soal netralitas, dinasti politik, penempatan jabatan publik, hingga janji-janji besar yang berubah jadi pepesan kosong dan kini mencuat lagi soal ijazah palsunya—justru terus diagung-agungkan oleh sebagian rakyat. Media arus utama bungkam atau bahkan turut melanggengkan citranya. Lembaga-lembaga survei melambungkannya sebagai “pemimpin paling sukses”. Dan parahnya, kebohongannya dianggap sebagai strategi politik yang cerdas.
Inilah anomali demokrasi di negeri ini: rakyat menertawakan kebohongan, bukan karena mereka bodoh, tapi karena sudah lelah berharap. Karena negara—yang seharusnya melindungi dan mencerdaskan—justru menjadi mesin pengabur fakta.
Kita menyaksikan bagaimana Jokowi berkata “saya tidak cawe-cawe urusan Pilpres”, tapi kemudian terang-terangan berkampanye diam-diam, memobilisasi kekuatan negara, bahkan mempermalukan Konstitusi dengan putusan MK yang membuka jalan bagi anaknya. Kita menyaksikan bagaimana ia mengaku netral, tapi nyaris semua aparatur negara bergerak seirama mendukung paslon tertentu yang merupakan bagian dari trah politiknya.
Jika di Jepang, rakyat memaksa pemimpinnya mundur karena kebohongan dan konflik kepentingan, maka di Indonesia, rakyat justru dihibur dengan slogan dan dibutakan dengan infrastruktur. Kita diajak menyembah pembangunan, sembari diminta menutup mata atas luka hukum, rusaknya etika, dan kematian demokrasi.
Inilah bahayanya jika kebohongan seorang pemimpin dibungkus dengan pencitraan dan disembah oleh pengikut fanatik. Maka benar adanya ucapan seorang filsuf:
“Ketika rakyat mencintai pemimpin yang berdusta, mereka bukan lagi rakyat yang merdeka, melainkan budak yang bersorak.”
– Anonim
Dan dalam Islam, pemimpin yang berdusta adalah pemimpin yang mengundang laknat. Dalam sebuah hadits disebutkan:
“Tidak ada seorang hamba yang Allah amanahkan kepadanya untuk memimpin rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu mereka, melainkan Allah haramkan surga atasnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Betapa mengerikan ancaman itu. Tapi justru di negeri ini, dusta tidak membuat seorang pemimpin kehilangan wibawa. Ia malah dielu-elukan, dijadikan simbol “kesederhanaan” dan “kerja nyata”—meski nyatanya banyak rakyat justru makin sengsara, dan negara makin dikuasai segelintir elite.
Saatnya kita berhenti mengagungkan pemimpin pendusta. Karena pemimpin sejati tidak memanipulasi rakyat untuk memperpanjang kekuasaan. Pemimpin sejati berjalan bersama kebenaran—sekalipun itu membuatnya kehilangan jabatan.
