Jakarta, Fusilatnews. – Operasi pencarian pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens (37), belum membuahkan hasil sejak insiden pesawat yang dipilotinya dibakar kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, 7 Februari 2023. Hingga pertengahan April 2023, keberadaan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu belum diketahui.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kemudian memutuskan untuk meningkatkan operasi pembebasan pilot Susi Air menjadi siaga tempur, Selasa (18/4/2023). Operasi akan diterapkan di daerah-daerah rawan di Papua, seperti Distrik Mugi yang menjadi tempat kontak tembak antara Satgas Yonif Raider 321 dan KKB.
Diberitakan, penyerangan dan kontak tembak Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) terhadap aparat keamanan atau TNI/Polri dalam upaya pencarian Pilot Susi Air yang disandera KKB di wilayah Mugi-Mam, Nduga, Sabtu (15/4/2023), memicu eskalasi konflik yang kian memanas di Papua. Bukan hanya menambah panjang rentetan peristiwa penembakan dan korban, peristiwa tersebut semakin memperkuat ekosistem konflik dan kekerasan di Papua, sehingga menciptakan kondisi yang sangat tidak aman bagi kehidupan masyarakat dan aparat di Papua, terutama menciptakan ketakutan terhadap anak-anak. “Kondisi ini bertentangan dengan semangat dan fokus pendekatan keamanan manusia (human security) yang menjadi rekomendasi PBB dalam merespons berbagai konflik di banyak negara di dunia,” kata Ketua Setara Institute Ismail Hasani dalam rilisnya, Selasa (18/4/2023).
Menurut Ismail, eskalasi konflik ini akan semakin memanas dengan peningkatan status operasi di Papua menjadi operasi siaga tempur darat untuk melawan KKB, sebagaimana disampaikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Selasa (18/4/2023). “Peningkatan status ini bukan hanya semakin menebalkan rasa takut, tetapi juga mencemaskan banyak aspek kemanusiaan. Sebuah operasi siaga tempur dipastikan akan mengutamakan keberhasilan operasi dan dipastikan akan mengorbankan aspek keamanan manusia,” kata Ismail yang juga dosen hukum tata negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Peningkatan status operasi di Papua menjadi operasi tempur, lanjut Ismail, justru kontraproduktif dengan pernyataan Laksamana Yudo Margono, setelah resmi dilantik menjadi Panglima TNI, untuk menggunakan pendekatan yang lebih humanis di Papua. “Operasi tempur tidak relevan dalam upaya resolusi konflik di Papua. Sebab, pendekatan keamanan hanya memicu pihak-pihak lainnya turut menggunakan pendekatan keamanan serupa, sehingga menutup ruang dialog dan pendekatan humanis lainnya. Alih-alih fokus memastikan dan membangun desain pendekatan yang lebih humanis di Papua, peningkatan status operasi ini semakin memperkuat ekosistem konflik dan kekerasan, yang akan menjadi bahaya saat ini dan masa mendatang,” tegasnya.
Ismail kemudian mendesak pembatalan peningkatan status operasi siaga tempur darat di Papua. Ia mendorong penggunaan pendekatan keamanan manusia sebagai basis alternatif penyelesaian konflik. “Melalui pendekatan ini, rasa aman masyarakat di Papua menjadi prioritas utama dalam penanganan konflik,” cetusnya.
Pendekatan keamanan manusia, jelas Ismail, dibangun untuk mengikis dehumanisasi. Sebab melalui pendekatan ini setiap orang berhak untuk bebas dari rasa takut (freedom from fear), bebas atas apa yang diinginkan (freedom from want), dan bebas untuk kehidupan yang bermartabat (freedom to live in dignity). “Tiga kebebasan dasar ini pula yang hilang dari Papua dan negara, bisa mulai mengembalikannya dengan pilihan-pilihan penanganan yang manusiawi,” tandasnya. (F-2)
