OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton setara beras sampai April 2025. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai rapat koordinasi bersama Badan Pangan Nasional, Perum Bulog dan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (PERPADI).
Penyerapan itu akan menjadi cadangan beras pemerintah (CBP) sebagai pasokan untuk mengintervensi harga dan pasokan beras di pasaran.
Perintah Presiden ini, jelas bukan cuma perintah-perintahan, nanun dibalik perintah tersebut, terlihat ada kepedulian dan kecintaan mendalam dari seorang Kepala Negara terhadap nasib dan kehidupan rakyatnya. Presiden pahan betul, dalam menghadapi iklim ekstrim seperti adanya El Nino dan La Nina, Pemerintah harus sungguh-sungguh dalam menanganinya.
Presiden Prabowo tentu tidak ingin kecolongan lagi seperti yang terjadi pada 3 tahun lalu. Baru saja bangsa kita memperoleh Penghargaan dari International Rice Reasearch Institute (IRRI) atas keberhasilan meningkatkan produksi beras dengan menerapkan teknologi budidaya padi yang inovatif, sehingga mampu berswasembada, beberapa bulan kemudian, kembali kita membuka kran impor beras lebar-lebar.
Salah satu faktor penting yang membuat bangsa ini kembali menjadi importir beras, karena lemahnya cadangan beras Pemerintah di lapangan. Ketika itu, cadangan beras Pemerintah tercatat hanya sekitar 600 ribu ton. Padahal, cadangan beras Pemerintah yang aman direkomendasikan sedikit-dikitnya harus tersimpan antara 1,2 juta hingga 1,5 juta ton beras.
Akibatnya, sekalinya ada sergapan El Nino, Pemerintah seperti yang tidak berdaya mengatasinya secara cerdas. Masalahnya menjadi semakin rumit, setelah dalam waktu yang bersamaan bangsa kita disergap pula oleh terjadinya musim kemarau berkepanjangan. Produksi turun, harga beras di pasar melonjak dan impor beras tidak bisa dihindarkan.
Belajar dari pengalaman seperti ini, sangat masuk akal seandainya Presiden Prabowo telah menjadikan pencapaian swasembada pangan, utamanya beras, sebagai program prioritas dalam menjalankan 5 tahun Pemerintahannya. Pelaksanaan Musim Tanam Ok-Mar 2025 dijadikan pintu masuk menuju swasembada pangan yang memakmurkan petaninya juga.
Adanya laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bulan Januari, Pebruari dan Maret tahun ini, produksi beras akan meningkat rata-rata 50 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, membuat Pemerintah optimis, target produksi beras diatas 32 juta ton beras bakal tercapai. Itu sebabnya, menugaskan Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton setara beras, merupakan tugas wajar dan penuh dengan tantangan.
Yang jadi pekerjaan besar Perum Bulog saat ini adalah selain dituntut untuk dapat menyerap gabah dan beras sebanyak-banyaknya, ternyata Perum Bulog pun diminta untuk dapat menyerap gabah dan beras dengan harga yang tidak merugikan petani. Catatan kritisnya adalah apakah para petani akan mampu menghasilkan gabah kering panen seperti disyaratkan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No. 2/2025 ?
Jawabannya, pasti Perum Bulog tidak bisa sendirian untuk mencarikan jalan keluarnya. Perum Bulog perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan petugas Penyuluh Pertanian untuk mengajari dan menyuluh para petani, bagaimana menghasilkan gabah yang berkualitas, sehingga memenuhi persyaratan Perkabadan No. 2/2025 tersebut. Selain itu, kemitraan Perum Bulog dengan Kelompok Tani/Gapoktan perlu lebih dihangatkan kembali.
Pemerintah, khususnya Perum Bilog memang harus selalu optimis terhadap target yang telah ditugaskannya. Siapa pun orangnya dan apa yang jadi latar belakang kehidupannya, mereka yang diberikan tugas mulia untuk mewujudkannya, jangan pernah menyerah kepada kenyataan atau malah terlihat cengeng. Presiden Prabowo selalu mengajak untuk selalu optimis, seberat apa pun penugasan yang diberikan.
Tujuan penting, mengapa Pemerintah ingin menyerap gabah dan beras petani sebanyak-banyaknya, salah satunya ingin menguatkan cadangan beras Pemerintah. Dengan dimilikinya cadangan pangan yang kokoh, kita tidK terlalu risau sekiranya krisis beras menyergap. Kesempatan untuk bertahan akan lebih siap ketimbang tidak memiliki cadangan beras.
Bila kita simak keterangan Pemerintah terkait penguasaan cadangan beras Pemerintah saat ini, sebetulnya kita tidak perlu was-was. Dengan jumlah 1,9 hingga 2 juta ton beras yang dimiliki Pemerintah, kita bisa disebit mempuntai cadangab beras aman. Apalagi, jika jumlah itu dapat ditingkatkan menjadi 4 sampai 5 juta ton beras.
