Jakarta – FusilatNews – Kemacetan lalu lintas di Jakarta telah menjadi permasalahan besar selama puluhan tahun. Bahkan, saat ini Jakarta masuk dalam peringkat 10 besar kota termacet di dunia.
Bagaimana Kebijakan yang Akan Diterapkan?
Berbagai kebijakan telah diterbitkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, khususnya di bidang transportasi, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Namun, hingga kini, kemacetan belum juga terurai. Penyebab utamanya adalah tingginya pertumbuhan kendaraan di Jakarta yang tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur jalan.
Hampir setiap pergantian gubernur, muncul kebijakan baru terkait upaya mengatasi kemacetan lalu lintas. Sebenarnya, kemacetan di Jakarta dapat diatasi dengan meningkatkan penggunaan transportasi umum, membatasi kepemilikan kendaraan pribadi, serta menerapkan kebijakan pembatasan parkir.
Saat ini, masyarakat menanti kebijakan baru yang akan diterapkan oleh Gubernur Jakarta yang baru, Pramono Anung Wibowo, yang akan dilantik pekan depan. Beberapa langkah yang direncanakan antara lain:
- Meningkatkan Cakupan Transportasi Umum
- Memperluas layanan transportasi umum terintegrasi, seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan Mikrotrans Jaklingko.
- Memberikan insentif kepada pengguna transportasi publik.
- Mengembangkan transportasi ramah lingkungan, seperti bus listrik.
- Pembatasan Kepemilikan Kendaraan
- Menerapkan kebijakan pembatasan kepemilikan kendaraan di Jakarta.
- Pembatasan Parkir
- Merancang sistem pembatasan parkir yang lebih terintegrasi.
Selain itu, beberapa solusi lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah:
- Mengganti kebijakan ganjil-genap dengan sistem Electronic Road Pricing (ERP).
- Membangun pusat pertumbuhan di setiap wilayah Jakarta.
- Membangun mekanisme jalan underpass dan overpass di titik-titik persimpangan ramai.
Tentunya, permasalahan klasik kemacetan Jakarta yang belum juga terselesaikan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta mendatang, yakni Pramono Anung dan Rano Karno. Pramono menuturkan bahwa cara utama untuk mengurangi kemacetan dan polusi adalah dengan mengubah gaya hidup masyarakat, yaitu beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Hal ini sangat penting. Untuk itu, kami akan membebaskan 15 golongan yang selama ini sudah mendapat akses gratis naik bus Transjakarta, sehingga mereka juga akan bisa naik MRT dan LRT secara gratis,” ujarnya dalam debat ketiga Pilkada Jakarta, Minggu (17/11/2024).
Pembebasan tarif bagi 15 golongan ini juga menjadi program prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Selain itu, bagi para pekerja di Jakarta yang tinggal di Jabodetabek, akan disediakan area Ride and Park untuk memberikan kepastian bagi pekerja yang hendak berangkat ke Jakarta, serta memperluas cakupan Jaklingko.
Dengan skema ini, diharapkan masyarakat dari berbagai daerah dapat dengan mudah terkoneksi dengan transportasi umum yang telah tersedia. Pramono juga menyoroti bahwa saat ini Transjakarta telah terkoneksi sebesar 86% dengan moda transportasi lain, tetapi nilai manfaatnya hanya mencapai 25%. Sebagai perbandingan, di Singapura, kebermanfaatan transportasi umum bisa mencapai lebih dari 48%. Oleh karena itu, Pramono menargetkan agar Transjabodetabek dapat mencapai tingkat kebermanfaatan 35%. “Jika Jakarta bisa mencapai 35%, itu sudah sangat bagus,” jelasnya dalam sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
