Oleh: Andi Saputra SH MH
Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) membelah masyarakat. Terlepas dari materi muatan Perrpu itu, logika bahasa yang dipakai UU Ciptaker memang cukup rumit dan cenderung menjebak. Salah satu logika bahasa hukum yang rumit dan bisa menjebak di Perppu itu soal libur karyawan dalam satu pekan.
Dalam UU Ketenagakerjaan, logika bahasa hukumnya sederhana. Yaitu disebutkan tegas ada dua jenis libur dalam satu pekan, yaitu libur 1 hari dan libur 2 hari. UU Ketenagakerjaan berbunyi:
Waktu istirahat meliputi istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Nah, di UU Ciptaker dan Perppu Ciptaker, bahasa di atas diubah. Yaitu libur dalam satu minggu minimal 1 hari. Bahasanya menjadi:
Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi: (dst)
Bila membaca pasal perubahan di UU Ciptaker jo Perppu Ciptaker, memang menjebak, seolah-olah satu minggu tidak ada lagi libur dua hari. Padahal dibuka dengan kalimat PALING SEDIKIT MELIPUTI.
Masyarakat dibuat terkecoh bila tidak membaca Pasal 77 yang mengatur sistem kerja dalam satu minggu, yaitu 7 jam sepekan dan 8 jam sepekan.
Contoh lain, dalam Penjelasan UUD 1945 asli, ada istilah ‘Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas’. Penyebutan ‘tidak’ dalam kalimat berderetan yaitu: TIDAK TAK, cukup merumitkan bagi masyarakat awam. Mengapa tidak saja langsung ditulis: Kekuasaan Kepala Negara terbatas. Sehingga kalimat di atas kerap menjadi pertanyaan dalam ujian Mata Kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum.
Padahal maksud pembuatnya adalah menafsirkan dari ‘Kekuasaan Kepala Negara tidak absolut’. Absolut diartikan sebagai ‘tak terbatas’. Maka diksinya secara lengkap menjadi TIDAK TAK TERBATAS (tidak absolut).
Rumitnya bahasa hukum juga kerap ditemui dalam putusan pengadilan. Seperti di putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: Menyatakan Pasal…bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai….
Mengapa tidak langsung diputuskan: Menyatakan Pasal…harus dimaknai….
Di pertimbangan putusan-putusan MK, hakim konstitusi yang bertugas menyisir akhir redaksional putusan memegang kunci agar sebuah putusan bisa mudah dipahami masyarakat. Latar belakang hakim konstitusi, apakah dulunya akademisi, birokrat atau hakim karier, memegang peran putusan MK membelah masyarakat atau tidak.
Di ranah hukum pidana, masyarakat (beberapa aparat penegak hukum) juga ada yang menganggap hukuman penjara seumur hidup adalah dihitung saat terdakwa saat dijatuhi hukuman. Bila dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada usia 31 tahun, maka si terdakwa mendekam di penjara selama 31 tahun.
Bila dibaca secara bebas, KUHP membagi hukuman:
1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara seumur hidup
3. Hukuman dalam penjara dengan waktu tertentu maksimal 20 tahun penjara.
Dari pemaknaan tiga kriteria hukuman di atas, maka hukuman penjara seumur hidup bermakna mendekam di penjara hingga si terpidana mati.
Bahasa yang rumit itu kerap lebih banyak ditemui dalam hukum perdata. Sebuah perjanjian dibuat sedemikian rupa rumit, tulisan kecil, diksi yang tidak lazim, dan terkesan diulang-ulang. Ada juga perjanjian yang dibuat dengan bahasa asing, padahal hal itu dilarang UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Penggunaan kata ‘bahwa’ dalam membuka poin pernyataan, kadang juga membuat masyarakat awam bertanya-tanya. Mengapa semua diawali dengan ‘bahwa’. Bagaimana bila kata ‘bahwa’ dihapus, apakah mengubah makna? Ataukah biar kelihatan keren saja?
Rumitnya bahasa hukum ini yang membuat rumusan pasal di KUHP baru dibuat selugas mungkin. Salah satunya Pasal Penghinaan kepada Presiden mempunyai uraian yang paling lugas dengan penjelasan paling rinci. Meski demikian, masih menuai pro-kontra.
Masyarakat juga sempat terbelah saat memahami bahasa di Permendikbud 30/2021 dalam diksi ‘tanpa persetujuan korban’ di kalimat: …menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.
Sebagian masyarakat menilai diksi ‘tanpa persetujuan korban’ ditafsirkan terbalik menjadi ‘boleh dilakukan sepanjang disetujui korban’ sehingga Permendikbud menjadi pintu melegalkan seks bebas. Meski bagi yang mendukung Permendikbud, berpikir sebaliknya, maka perumusan yang multitafsir di atas seharusnya bisa dihindari agar masyarakat tidak terbelah.
Upaya mencegah penggunaan bahasa hukum yang rumit sejatinya dilarang oleh UU tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Disebutkan salah satu asas membentuk UU adalah asas kejelasan rumusan. Dijelaskan:
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan’ adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
Bahasa hukum memang bukan bahasa novel yang mendawai penuh kiasan atau naskah pidato yang penuh propaganda dan agitasi. Laras bahasa hukum merupakan bahasa yang tersendiri, objektif, menekan prasangka pribadi, tidak beremosi dan menjauhi tafsiran bersensasi. Tapi bukankah hal itu malah yang menjadikan bahasa hukum tidak boleh membuat interpretasi ganda?
Andi Saputra SH MH advokat
Dikutip detik.com, Rabu 04 January 2023
