“Kami melihat ini ada indikasi dan rekayasa dengan alasan klasik untuk bisa P21 agar praperadilan gugur.”
Bandung – Fusilatnews – Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Sugiyanti Iriani mengekspresikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Polda Jawa Barat dalam sidang perdana praperadilan kasus kematian Muhammad Rizky Rudiana alias Eky dan Vina Dewi Arsita di Cirebon.
“Termohon tidak hadir tanpa alasan padahal sudah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Bandung,” kata Sugiyanti kepada Tempo ketika dihubungi, Senin, 24 Juni 2024.
Dia mengatakan hingga kini pihak kuasa hukum tidak mengetahui alasan ketidakhadiran Polda Jawa Barat. “Termohon (Polda) tidak profesional dan tidak menghormati pengadilan,” ujarnya.
“Kami melihat ini ada indikasi dan rekayasa dengan alasan klasik untuk bisa P21 agar praperadilan gugur.”
Sebagai informasi, jika telah selesai melakukan penyidikan, maka wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. P21 merupakan kode yang digunakan untuk menyatakan kelengkapan berkas perkara telah lengkap.
Adapun hakim Pengadilan Negeri Bandung menunda persidangan perkara praperadilan yang dilayangkan Pegi Setiawan, tersangka utama pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon. Sidang praperadilan yang sedianya dimulai hari ini, 24 Juni 2024, ditunda hingga 1 Juli 2024.
Hakim tunggal Eman Sulaeman sempat membuka sidang praperadilan dan langsung mengumumkan penundaan. Sidang tersebut hanya dihadiri kuasa hukum Pegi Setiawan.
Juru bicara Pengadilan Negeri Bandung Dalyusra mengatakan, sidang ditunda karena pihak termohon yakni kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak hadir. Ia tidak mengetahui alasan ketidakhadiran kuasa hukum Polda Jawa Barat itu. “Suratnya (surat pemanggilan sidang) sudah diterima secara patut dan sah, alasannya tidak hadir kami tidak tahu,” kata dia.
Dalyusra mengatakan, bila pada 1 Juli 2024 pihak termohon yakni Polda Jawa Barat kembali tidak hadir, sidang akan tetap dilanjutkan.
“Sidang dilanjutkan tanpa kehadiran termohon,” kata dia. Sebab berdasarkan prosedur, sidang praperadilan hanya punya waktu satu minggu atau 7 hari. “Satu minggu perkara ini harus sudah putus.”
Salah satu kuasa hukum tersangka Pegi Setiawan, MN Insank Nasruddin mengatakan, praperadilan ini penting bagi kliennya. “Praperadilan ini penting bagi kehidupan anak manusia, bagi kehidupan tersangka yang hari ini di tahan dalam rutan Polda Jawa Barat,” kata dia.
Insank mengklaim, Pegi Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 lalu. “Mereka tidak pernah tahu bahkan peristiwa di mana dia berada di Bandung. Hari ini kita akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu, dia (Pegi) berada di Bandung, dia tidak pernah tahu masalah perkara ini,” kata dia.
Insank megklaim kliennya bukan Pegi Perong yang dicari-cari polisi dalam perkara pembunuhan Vina dan Eky. “Di sini harus kami tegaskan Pegi Setiawan bukan Pegi Perong, tolong bantu kami jangan disama-samakan, ini orang yang berbeda, gak ada kaitan sama sekali,” kata dia.
Sedikitnya ada 14 kuasa hukum yang menandatangani berkas praperadilan Pegi Setiawan. Persidangan tersebut menarik perhatian banyak pihak. Spanduk besar bertuliskan “Hilangkan Kriminalisasi Hukum di Bumi Pertiwi Indonesia” dengan foto besar Pegi Setiawan terpampang di pagar Pengadilan Negeri Bandung.
Padahal Sebelumnya Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, telah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi sidang praperadilan.
Namun, ia tidak merinci jumlah anggota tim hanya menjelaskan dapat menggandeng tim hukum dari eksternal.
“Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa disampaikan, apakah terdiri dari kuasa hukum kami sendiri ataukah nanti berkolaborasi dan bekerja sama dengan kuasa hukum dari eksternal,” ujar Jules, akhir pekan ini.
Kabid Humas menegaskan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus telah memerintahkan untuk membentuk tim hukum menghadapi gugatan praperadilan. Namun, pihaknya belum memastikan apakah akan hadir atau hanya diwakili tim hukum.
“Kami sudah siap menghadapi gugatan praperadilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS,” katanya.Atas penundaan sidang praperadilan tersebut, Sugiyanti menjelaskan tim kuasa hukum saat ini sedang menggelar evaluasi. Dia menilai, ketidakhadiran termohon ini merupakan alasan klasik agar praperadilan gugur.
