Oleh: Entang Sastratmadja
Oleh: Entang SastratmadjaPencitraan adalah proses membentuk gambaran atau kesan mental (citra) tentang seseorang, objek, atau organisasi di mata publik. Proses ini kerap dilakukan dengan sengaja: menampilkan sisi yang paling baik, paling simpatik, dan paling heroik—meskipun tak jarang berbeda dengan kenyataan di balik layar.
Dalam pengertian umum, pencitraan dapat dimaknai sebagai upaya memperkenalkan dan mempublikasikan citra diri agar memperoleh persepsi positif. Istilah populernya personal branding. Namun pencitraan lebih menekankan pada kesan eksternal yang ditampilkan, bukan pada substansi yang sesungguhnya.
Lalu bagaimana pencitraan dalam konteks sosial dan ruang publik?
Dalam ranah ini, pencitraan ditafsirkan sebagai usaha menonjolkan citra terbaik—atau bahkan citra dramatis—di hadapan publik melalui penampilan, aktivitas, dan komunikasi. Tujuannya jelas: membangun opini publik yang menguntungkan, menciptakan kesan keberpihakan, meraih simpati, bahkan keuntungan politik.
Contohnya mudah ditemukan. Tokoh politik yang selalu tampil ramah di depan kamera. Perusahaan yang rajin memamerkan program CSR. Bahkan, publik masih ingat ada calon kepala daerah yang rela “turun ke gorong-gorong” demi merebut simpati rakyat.
Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pun menjadi panggung baru. Sejumlah pejabat—baik pusat maupun daerah—berlomba menampilkan diri agar terlihat paling peduli dan paling hadir di tengah penderitaan masyarakat.
Setidaknya, ada dua pejabat yang belakangan viral di media sosial. Pertama, Menko Urusan Pangan Zulkifli Hasan yang tampak memanggul karung beras di pundaknya. Kedua, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang terekam kamera memborong beras, minyak goreng, mi instan, kecap, sarden, biskuit, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya di sebuah toko sembako.
Apa yang dilakukan Bung Zulhas sejatinya bukan hal baru. Praktik semacam ini telah lama menjadi “repertoar klasik” politisi yang ingin menuai simpati rakyat. Publik tentu masih ingat figur politik yang memanggul beras bantuan sosial dengan punggungnya sendiri. Aksi tersebut dianggap sebagai simbol kedekatan dan kepedulian, meski substansinya kerap dipertanyakan.
Berbeda dengan langkah “Bapa Aing”. Kang Dedi Mulyadi (KDM), seperti biasa, memilih jalur lain. Alih-alih sekadar memanggul beras, KDM memaksimalkan YouTube dan media sosial sebagai etalase pencitraan. Ia lebih gemar menghadirkan konten tentang empati, kepedulian, dan kedekatannya dengan masyarakat terdampak bencana.
Apa yang ditempuh KDM sesungguhnya merupakan terobosan cerdas dalam membangun citra diri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Maka tak mengherankan bila muncul anggapan bahwa KDM adalah “Gubernur Konten”—figur yang piawai mengangkat isu masyarakat kelas bawah melalui kamera dan narasi visual.
Pencitraan melalui content creator memang telah menjadi strategi baru dalam membangun personal branding. Melalui video, foto, tulisan, dan audio yang disebarkan di YouTube, Instagram, atau TikTok, seseorang dapat membangun audiens setia, menunjukkan empati, serta menciptakan persepsi positif yang diinginkan—entah untuk hiburan, edukasi, maupun kepentingan politik.
Pada akhirnya, harus diakui bahwa pencitraan telah menjadi kebutuhan mendasar bagi siapa pun yang ingin mengembangkan citra diri di ruang publik. Citra diri (self-image) adalah gambaran mental tentang siapa diri seseorang: karakter, kemampuan, nilai, dan identitasnya. Citra ini memengaruhi kepercayaan diri, perilaku, bahkan kesehatan psikologis.
Citra diri dibentuk oleh berbagai faktor, antara lain:
- Interaksi sosial, terutama penilaian dari orang tua, figur otoritas, dan lingkungan.
- Media, yang terus memproduksi standar ideal tentang keberhasilan dan kepantasan.
- Label diri, yakni bagaimana seseorang mendefinisikan dirinya sendiri.
- Persepsi realitas, yaitu cara menafsirkan pandangan orang lain dan kenyataan sosial.
Pentingnya citra diri tak bisa diabaikan. Ia menjadi fondasi konsep diri, memengaruhi kesehatan mental, serta menentukan kualitas kepribadian dan kehidupan seseorang.
Namun satu hal patut direnungkan bersama:
di tengah maraknya politik visual dan konten empati, publik berhak bertanya—apakah kepedulian itu sungguh nyata, atau sekadar pertunjukan yang dirancang agar tampak bermakna?
Semoga tulisan ini menjadi percik permenungan bersama.
(Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
