Perlu kita ketahui bahwa fungsi partai politik dalam negara demokrasi terdiri dari: Fungsi pendidikan politik, Fungsi kaderisasi, Fungsi Menejemen konflik dan Fungsi Rekruitmen kepemimpinan nasional.
Issue tentang apa yang disebut politik dinasti menjadi bahan diskusi yang sedang populer dikalangan masyarakat luas mulai dari para pengamat politik di media mainstream, media sosial sampai orang-orang yang nongkrong di warung kopi pinggir jalan
Sedangkan apa yang disebut politik dinasti sebenarnya merupakan bagian dari proses rekruitmen jabatan politik dalam kepemimpinan nasional yang disediakan dan ditawarkan oleh partai politik. kepada masyarakat melalui pemilihan umum.
Theokrasi Politik
Theokrasi politik merupakan proses rekruitmen kepemimpinan nasional pada seluruh jabatan pada lini organisasi negara, kandidat anggota parlemen pada seluruh lini organisasi negara didasarkan kepada ketakwaannya kepada Tuhan.
Punya dedikasi dan kepedulian kepada lingkungan sekitar di masyarakatnya. Walaupun hidupnya sederhana, bukan orang kaya, bahkan miskin sekalipun. Intinya mesyarakat mempunyai keyakinan bahwa nilai-nilai kepemimpinan ditentukan oleh Ketaqwaan kepada Tuhannya dan dedikasih serta ketulusan dan kepedulian kepada masyarakat dan lingkungannya.
Meritokrasi ppolitik
Meritokrasi politik adalah proses rekruitment kepemimpinan nasional pada seluruh jabatan pada lini organisasi negara, kandidat anggota parlemen pada seluruh lini organisasi negara berbasis pada nilai-nilai kompetensi dedikasi/pengabdian, prestasi, profesioanalisme,kepedulian pada lingkungan.
Artinya proses rekruitment dalam meritokrasi politik itu harus didasarkan pada sistem merit. Yaitu untuk menjadi politisi dan legislator dalam meritokrasi politik adalah tidak gampang karena harus melalui seleksi sistem merit yang ketat dari partai politik sebelum ditawarkan kepada rakyat melalui proses pemilihan umum
Aristokrasi politik
Aristokrasi politik atau sebutan populernya adalah POLITIK DINASTI adalah proses rekruitmen kader partai politik dan para kandidat anggota parlemen yang ditawarkan kepada rakyat oleh partai politik melalui proses Pemilihan Umum dengan berbasis pada keluarga besar para ketua dan penguasa partai politik di segala tingkatan
Intinya untuk menjad ipengurus partai dan menjadi legislator ditentukan oleh siapa bapaknya, tak peduli otaknya di dengkul, karena bukan didasarkan pada kompetensi, kemampuan dan kapabilitas intelektualnya. Dan politik dinasti ini sedang marak dalam dunia politik di Indonesia.menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislator
Tetapi tak semua politik dinasti itu buruk, Politik dinasti yang didasarkan pada system merit (politik meritokrasi) tidak masalah dan bukan suatu yang baru di negara-negara dengan prinsip system merit yang ketat seperti di Barat. Dinasty Kennedy misalnya, Masyarakat Amerika Serikat tak mempermasalahkan karena rekruitmen terhadap keluarga Kennedy sudah teruji melalui merit system yang baik
Politik Plutokrasi
Politik plutokrasi sama buruknya dengan politik aristokrasi,ini menjadi fenomenal dalam bentuk MONEY POLITIC atau politik uang, dalam setiap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Proses rekruitmen kepemimpinan nasional dalam politik plutokrasi baik itu untuk pengurus partai pada semua tingkatan lini organisasi dan penetapan kandidat legislator pada semua tingkatan mulai dari Pusat sampai kabupaten/kota, sudah jadi rahasia umum bahwa semua harus diibayar dengan uang..
Bahwa semua orang dengan latar belakang yang tak jelas tanpa bekal general knowledge yang cukup dan tak punya kemampuan dan kapabilitas dalam merumuskan dan mengkritis RUU dan RAPERDA bisa menjadi legislator asal punya uang. Inilah yang disebut plutokrasi politik
Dalam politik plutokrasi semua orang asal punya duit bisa menjadi kandidat Presiden, Gubernur, Bupati /Wali Kota .dan dilantik menjadi Presiden, Gubernur, bupati/ Walikota tak peduli otaknya di dengkul asal punya duit.
Politik plutokrasi ini sangat berbahaya karena hanya menghasilkan kleptokrasi politik.
Kleptokrasi Politik
Kleptokrasi politik ketika kandidat legislator pada semua tingkatan mulai dari Pusat sampai kabupaten/kota, merupakan hamba materi, harta dan uang,
Ketika para politikus kleptokrat ini menduduki seluruh jabatan di lini organisasi negara dan legislator pada lini organisasi negara. Politikus kleptokrat ini akan berlomba-lomba mendapatkan kekayaan tak peduli dengan cara halal atau dengan cara melawan hukum
Artinya politikus kleptokrat ini melihat jabatan publik menjadi sarana berlomba-lomba mendapatkan dan mengumpulkan kekayaan sebayak-banyaknya tak peduli dengan cara halal atau melawan hukum.
