Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Untuk pertama kalinya sejak menjadi kader utama, Joko Widodo tidak menghadiri acara strategis PDI Perjuangan, yakni Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, mulai hari ini, Jumat (24/5/2024) hingga Ahad (26/5/2024) lusa. Jokowi lebih memilih melakukan kegiatan internal di Istana Negara Yogyakarta. Alasannya: tak diundang!
Adapun alasan PDIP tak mengundang Jokowi karena Presiden RI itu sudah bukan kader lagi. Sementara rakernas yang digelar hanya untuk kalangan internal. Dengan alasan yang sama, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pun tak diundang.
Artinya, Jokowi sudah positif didepak dari PDIP meskipun tidak disertai dengan pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagaimana Budiman Sudjatmiko dan lainnya.
Kini, tanpa Jokowi, “quo vadis’ (mau dibawa ke mana) PDIP?
PDIP adalah Megawati. Megawati adalah PDIP. Ketika hubungan Ketua Umum PDIP itu dengan Jokowi retak bahkan bak kaca pecah akibat perbedaan haluan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dengan sendirinya hubungan PDIP dengan Jokowi pun berantakan. Apalagi setelah menantu Jokowi yang menjadi Walikota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution masuk Partai Gerindra sehingga dengan sendirinya meninggalkan PDIP.
Langkah serupa sudah ditempuh anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang nekad menjadi calon wakil presiden bagi capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024, sehingga dengan sendirinya Walikota Surakarta, Jawa Tengah, itu pun meninggalkan PDIP meski belum menyatakan bergabung dengan partai politik lain mana pun.
Diketahui, saat maju sebagai calon walikota, baik Bobby maupun Gibran diusung PDIP, sebagaimana Jokowi saat maju sebagai calon walikota Surakarta pada 2010 dan 2015 serta calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, serta capres pada Pilpres 2014 dan 2019.
Sebab itu, ketika di Pilpres 2024 ketiganya mendukung Prabowo, bukan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, mereka dianggap sebagai pengkhianat bahkan anak durhaka laiknya Malin Kundang.
Hubungan Megawati dan PDIP dengan Jokowi pun sulit dipulihkan lagi, seperti gelas pecah yang tak bisa dikembalikan lagi seperti wujudnya semula. Tak bisa diselamatkan. Maka rencana pertemuan Jokowi dengan Megawati pun tinggal mimpi.
Kini, setelah tidak bersama Jokowi lagi, sekali lagi mau dibawa ke mana PDIP? Apakah akan menjadi oposisi atau koalisi?
Rencana menjadi oposisi atau berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran baru akan diputuskan PDIP dalam Kongres 2025 mendatang. Akan tetapi, naga-naganya memang PDIP akan menjadi oposisi. Apalagi partai banteng ini sudah berpengalaman menjadi oposisi selama 10 tahun, yakni pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau periode 2004-2009 dan 2009-2014.
Uniknya, setelah puasa kekuasaan selama satu dasawarsa, PDIP justru menjadi jawara Pemilu 2014. Lalu kembali menjadi jawara di Pemilu 2019, dan kembali menjadi jawara lagi di Pemilu 2024. “Hattrick”! Menang tiga kali berturut-turut.
Dari sinilah aksioma bahwa kemenangan PDIP dalam pemilu karena faktor Jokowi mulai dipertanyakan. Faktanya, meskipun tanpa Jokowi, PDIP tetap eksis bahkan menjadi jawara Pemilu 2024, kendatipun perolehan suaranya turun dari 19,33 persen pada Pemilu 2019 menjadi 16,72 persen pada Pemilu 2024.
Ganjar yang perolehan suaranya di Pilpres 2024 hanya 16,47 persen, memang kalah telak dari Prabowo yang suaranya mencapai 58,58 persen. Tetapi apa pun ceritanya, PDIP tetap menjadi jawara di Pemilu 2024.
Artinya, faktor Jokowi tak begitu signifikan bagi PDIP. Yang signifikan adalah faktor Megawati. Berbekal fenomena inilah mestinya PDIP tidak ragu-ragu menjadi oposisi. Apalagi sudah berpengalaman sedasa warsa.
Menjadi oposisi tidak kalah terhormat dengan masuk koalisi. Bahkan bagi rakyat, akan lebih bermanfaat. Sebab kekuasaan yang tanpa kontrol bisa menjadi tiran. Bisa menjadi korup. “The power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely,” kata Lord Acton (1834-1902).
Maklum, nyaris semua parpol sudah menyatakan mendukung Prabowo-Gibran. Kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDIP. Mereka adalah Partai Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.
Bahkan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pada Pilpres 2024 mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ikut-ikutan latah mendukung Prabowo-Gibran setelah jagoan mereka keok.
Nasdem dan PKB tak punya prinsip. Tak punya fatsoen politik. Tak punya malu. Mereka 100 persen pragmatis. Tujuan mereka semata-mata kekuasaan.
Memang, tujuan politik adalah kekuasaan. Tapi, “ngono yo ngono, nanging ojo ngono” alias jangan membabi buta. Ada fatsoen politik yang mesti dijaga.
PDIP, kalian mau ikut Nasdem dan PKB yang tidak punya etika seperti halnya Jokowi, lalu masuk koalisi, atau mau tetap memegang idealisme dan ideologi, dan menjadi oposisi?
Kita tunggu saja tanggal mainnya pada Kongres PDIP tahun depan.
