Jakarta-Fusilatnews– Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran Rp 195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik atau parpol. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendorong agar temuan itu segera diusut.
Wakil Ketua DPR RI itu juga meminta aparat penegak hukum mengusut temuan PPATK itu. Dalam temuan itu, PPATK mengungkap aliran dana melibatkan calon anggota legislatif (caleg) dan politikus menjelang perhelatan Pemilu 2024.
“Usut! PPATK membuktikan, polisi jangan diam,” kata Cak Imin di Blitar, Jawa Timur, Kamis (11/1/2024).
Ditanya soal kesiapan PKB untuk diperiksa jika diperlukan, Cak Imin menjawab siap. Dia menegaskan pengusutan dugaan aliran dana tersebut harus diusut tuntas.
“Siap,” imbuh Cak Imin.
PPATK sebelumnya menemukan adanya aliran ratusan miliar rupiah dari luar negeri ke rekening bendahara partai politik. Ada 21 rekening bendahara yang terendus PPATK menerima aliran dana fantastis tersebut.
“Dari 21 partai politik, pada 2022 itu ada 8.270 transaksi, dan meningkat di 2023 ada 9.164 transaksi. Mereka termasuk yang kita ketahui menerima dana luar negeri,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube PPATK, Rabu (10/1).
Ivan mengatakan nilai transaksi itu mengalami peningkatan dibanding pada 2022. Pada 2023 transaksi aliran uang dari luar negeri ke rekening 21 bendahara parpol mencapai Rp 195 miliar.
“Di 2022, penerimaan dananya hanya Rp 83 miliar di 2023 meningkat menjadi Rp 195 miliar,” kata Ivan.
Sementara KPU setelah dikonformasi dan menyatakan soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran Rp 195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik. KPU hanya berwenang mengevaluasi penggunaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di rekening khusus dana kampanye (RKDK).
“Kami tidak memiliki kapasitas untuk membandingkan data rekening di luar LADK. Kami hanya mengevaluasi penggunaan LADK dalam pembiayaan kampanye. Ini sesuai atau tidak,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).
“Kalau ada rekening-rekening lainnya itu digunakan untuk transaksi keuangan tentunya itu di luar kewenangan KPU,” imbuhnya.
