Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Damai Hari LubisUnik, karena bertepatan dengan momentum 80 tahun Indonesia merdeka, pada Selasa, 23 September 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdana di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kehadirannya mencuri perhatian dunia, seolah mengingatkan bahwa Indonesia, meskipun berjarak ribuan kilometer, tetap berdiri sebagai bangsa yang memiliki suara moral dan politik yang tegas.
Orasi Prabowo yang menggugah ini diharapkan lahir dari niat luhur dan konsisten dengan harapan mayoritas bangsa Indonesia, serta bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam konteks politik dan moral internasional, peran Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo kini menunjukkan kualitas seorang presiden yang pantas dihormati dan didukung oleh komunitas global, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai penjaga hak asasi manusia dan prinsip kemerdekaan bangsa lain.
Sungguh, pidato Prabowo membuat mata dunia tersentak kagum. Di hadapan para pemimpin global, termasuk Amerika Serikat sebagai tuan rumah, serta disaksikan miliaran mata manusia di seluruh dunia, Prabowo menegaskan “amanah luhur Pancasila” dan prinsip konstitusi UUD 1945. Indonesia menegaskan posisi netral namun aktif dalam misi perdamaian dunia. Ini bukan sekadar retorika; ini adalah cerminan tanggung jawab konstitusional yang jelas:
- Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menekankan hak kemerdekaan segala bangsa dan penghapusan penjajahan. Prinsip ini menjadi landasan moral bagi Indonesia menolak segala bentuk kolonialisme dan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa lain.
- Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan Indonesia untuk “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
Hakekat dari prinsip bebas-aktif ini memungkinkan Indonesia menentukan sikap terhadap isu internasional tanpa keberpihakan, tetapi tetap proaktif menjaga perdamaian global. Pernyataan Prabowo tentang keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Palestina menunjukkan kepedulian nyata terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat Palestina yang tengah mengalami penindasan.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut kesiapan melibatkan hingga dua puluh ribu pasukan perdamaian Indonesia di Palestina, bahkan membuka kemungkinan jumlah tenaga sipil terlatih yang turut membantu rehabilitasi rumah-rumah penduduk yang hancur akibat konflik. Inisiatif ini bukan hanya langkah diplomasi, tetapi juga manifestasi politik luar negeri Indonesia yang berani dan humanis.
Karena itu, masyarakat Indonesia pantas memberi apresiasi: “Terima kasih, Prabowo Presiden RI.” Pidato ini jelas berbeda dengan pendekatan politik luar negeri sebelumnya dalam kurun waktu kurang dari setahun terakhir. Namun, agar niat besar ini tidak terhambat, Presiden Prabowo perlu segera menuntaskan pekerjaan domestik, termasuk membersihkan sisa-sisa konflik internal KMP, sehingga sinergi Indonesia di panggung dunia tidak terganggu oleh dinamika politik, ekonomi, maupun campur tangan pihak asing yang mencoba mengganggu kinerja pemerintahan.
Pidato di PBB ini adalah titik awal bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa menjadi bangsa besar berarti berani bersuara untuk keadilan dan perdamaian dunia, tanpa kehilangan konsistensi konstitusionalnya. Prabowo telah menegaskan: Indonesia tidak hanya merdeka secara formal, tetapi juga merdeka secara moral dan aktif berperan di kancah global.
