Pidato kampanye adalah retorika untuk meraih kekuasaan. Ia bekerja dengan emosi, simplifikasi, dan musuh bersama. Namun setelah kekuasaan diraih, pidato semestinya berubah menjadi retorika yang dibebani tanggung jawab negara.
Di sinilah Prabowo Subianto menjadi menarik—sekaligus problematik. Dalam salah satu pidatonya yang berulang kali disampaikan di berbagai forum, Prabowo menekankan narasi tentang “kekuatan asing”, “elite yang menipu rakyat”, dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Retorika ini efektif saat kampanye. Ia membangun rasa genting, memposisikan pemimpin sebagai penyelamat, dan rakyat sebagai korban yang harus dibela.
Masalahnya, nada dan struktur pidato itu nyaris tak berubah ketika kekuasaan sudah di tangan. Bahasa peringatan tetap dipertahankan, seolah negara masih berada di ambang perebutan, bukan dalam fase pengelolaan. Padahal presiden tidak lagi berfungsi sebagai alarm politik, melainkan sebagai penjamin stabilitas.
Bandingkan dengan Barack Obama. Dalam kampanye, ia fasih berbicara tentang ketidakadilan sistem dan keserakahan elite. Namun setelah menjadi presiden, Obama justru menahan diri dari bahasa konfrontatif. Ia tahu, menyebut “musuh” dari podium kekuasaan bisa berubah menjadi sinyal krisis. Retorika moral digantikan oleh bahasa kebijakan, meski risikonya kehilangan sebagian pendukung.
Prabowo memilih jalur sebaliknya. Retorika kampanye tetap dipelihara sebagai bahasa kekuasaan. Akibatnya, pidato presiden terdengar seperti pidato perlawanan—padahal yang berbicara adalah pemegang kendali negara.
Dalam sistem modern, pidato presiden bukan sekadar ekspresi sikap, melainkan instrumen tata kelola. Ia dibaca oleh pasar, birokrasi, dan mitra internasional sebagai isyarat arah kebijakan. Ketika presiden terus berbicara dengan nada curiga dan darurat, negara ikut terjebak dalam suasana waspada permanen.
Pertanyaannya bukan apakah retorika itu salah, melainkan apakah ia masih tepat. Sebab bahasa yang ampuh untuk merebut kekuasaan belum tentu sanggup memikul beban kekuasaan itu sendiri.
