Adhi Massardi menyebut Prabowo Subianto sebagai mualaf demokrasi. Istilah itu indah, tapi sekaligus getir. Sebab seorang mualaf selalu berada di antara iman dan keraguan.
Kita tahu, Prabowo hari ini dikenal suka merangkul. Lawan-lawan politik yang pernah menentang, bahkan yang dulu menyingkirkannya, ia beri posisi terhormat. Ia tampak besar hati. Termasuk mereka yang dulunya menyerang dengan kata-kata keras, kini disambut masuk lingkar kekuasaan.
Namun, apakah itu demokrasi?
Saya teringat sahabat saya, Prof. Hogan dari Macquarie University: “Democracy is regulated.” Demokrasi bukan kemurahan hati seorang pemimpin. Demokrasi adalah keterikatan pada aturan, pada sistem yang membatasi kuasa, pada hukum yang lebih tinggi dari pribadi.
Dan di titik inilah kita menemukan paradoks Prabowo.
Ia memang merangkul lawan. Tapi ia juga hidup di dalam sistem kekuasaan Jokowi—sebuah rezim yang ditandai oleh melemahnya institusi, disusunnya dinasti politik, dikaburkannya batas etika, dan pemilu yang penuh kecurigaan. Demokrasi di era ini tak lagi terlihat sebagai “aturan main”, melainkan sebagai permainan itu sendiri: bisa diubah, bisa disiasati, bisa diarahkan pada hasil yang sudah ditentukan.
Prabowo ada di dalamnya. Ia diuntungkan olehnya. Ia naik justru karena kompromi itu.
Maka, sulit menyebut inklusivitas Prabowo sebagai tanda kedewasaan demokrasi. Lebih tepat bila dilihat sebagai bagian dari strategi mempertahankan legitimasi di tengah sistem yang makin jauh dari demokrasi itu sendiri. Merangkul semua orang menjadi cara untuk meredam oposisi, bukan untuk menguatkan ruang perbedaan.
Pertanyaan tentang demokratis atau tidak, tak bisa dijawab dari siapa yang diajak masuk. Pertanyaan itu hanya bisa dijawab dari kesediaan untuk tunduk pada aturan, dari keberanian memberi ruang pada kritik, dari kerelaan membiarkan hukum berjalan meski itu merugikan penguasa.
Maka, apakah Prabowo itu demokratis? Atau ia sekadar seorang mualaf demokrasi yang menemukan jalan pintas: memeluk semua orang, tapi tetap membiarkan demokrasi direduksi menjadi sekadar ornamen kekuasaan?
Demokrasi sejati tak pernah bergantung pada kemurahan hati penguasa. Demokrasi sejati hanya ada bila penguasa rela dibatasi.
