Jakarta-FusilatNews – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) dievaluasi secara menyeluruh. Hal tersebut disampaikan AHY saat menanggapi isu terkait evaluasi proyek di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, yang belakangan menjadi sorotan karena adanya pagar laut yang diduga tidak berizin.
“Betul, Presiden meminta kita benar-benar mereview dengan baik seluruh PSN,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
Melibatkan Banyak Kementerian dan Lembaga
AHY menegaskan, evaluasi tidak hanya berfokus pada proyek tertentu tetapi mencakup semua proyek strategis yang sedang berjalan. Proses ini, katanya, melibatkan lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, hingga kementerian teknis lainnya.
“Presiden ingin memastikan proyek yang sudah berjalan tetap on the track, sementara yang memerlukan koreksi atau penyesuaian dapat segera diperbaiki,” jelas AHY.
Klarifikasi PIK 2 sebagai PSN
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa tidak seluruh proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) merupakan bagian dari PSN. Menurutnya, yang masuk dalam PSN hanyalah pengembangan kawasan ecotourism Tropical Coastland.
“PIK 2 bukan PSN. Yang menjadi PSN adalah ecotourism Tropical Coastland,” tegas Airlangga.
Sebagai informasi, proyek PIK 2 sendiri merupakan inisiatif usaha patungan antara dua konglomerat besar, yakni Salim Group (SG) dan Agung Sedayu Group (ASG), dengan Sugianto Kusuma alias Aguan sebagai salah satu pemilik utama ASG.
Pentingnya Evaluasi
AHY menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga akan terlibat secara langsung dalam proses evaluasi ini. Hal tersebut bertujuan memastikan agar setiap proyek strategis berjalan sesuai target yang ditetapkan, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
“Evaluasi ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas dan efektivitas pelaksanaan PSN yang melibatkan banyak pihak,” pungkas AHY.
Langkah Selanjutnya
Permintaan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi pelaksanaan PSN di masa mendatang. Pemerintah juga memastikan transparansi dalam proses ini, guna menghindari polemik serupa yang terjadi pada proyek PIK 2.
