Indonesia, negeri yang dikenal kaya akan sumber daya alam, kini menghadapi ancaman serius terhadap kedaulatan rakyatnya. Pengkhianatan terbesar era pemerintahan Jokowi, yakni menyerahkan kendali negara kepada oligarki seperti taipan Aguan dan kawan-kawannya, adalah luka mendalam yang sulit disembuhkan. Penyerahan aset-aset negara kepada segelintir elite ekonomi tidak hanya merampas hak rakyat tetapi juga membahayakan masa depan bangsa.
Privatisasi Pantai: Simbol Hilangnya Kedaulatan Publik
Kejutan besar datang ketika sertifikat kepemilikan laut dan pantai tiba-tiba muncul, membuka mata publik terhadap buruknya tata kelola negara. Salah satu kasus mencolok terjadi di Madura pada 2023, saat pantai Gersik Putih, wilayah publik yang seharusnya menjadi milik negara, diprivatisasi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep bahkan terpaksa melakukan investigasi setelah masyarakat memprotes keras.
Pantai adalah tanah negara yang harusnya tetap menjadi ruang terbuka untuk semua. Namun, seperti terlihat dalam pengembangan kawasan elit seperti Pantai Indah Kapuk (PIK), privatisasi terus terjadi. Negara seakan melacurkan diri demi kenyamanan segelintir elite. Ini adalah amputasi kesejahteraan rakyat yang dilakukan secara terang-terangan oleh pejabat yang lebih setia kepada oligarki daripada rakyat yang mereka wakili.
Oligarki Mengangkangi Negara
Jutaan hektar lahan kini berada dalam genggaman oligarki. Mereka tidak hanya menguasai daratan, tetapi juga berusaha mengambil alih perairan Indonesia. PSN (Proyek Strategis Nasional), seperti PIK 2, menjadi kendaraan untuk melegitimasi penguasaan ini. Sayangnya, negara yang diwakili oleh menteri-menterinya terlihat lemah, bahkan acuh, terhadap pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh proyek-proyek ini.
Menteri ATR, misalnya, sempat berjanji untuk mengkaji ulang pembangunan PIK 2 karena pelanggaran tata ruang, namun hingga kini belum ada tindakan nyata. Pernyataan itu menguap begitu saja, seolah menunggu rakyat lupa. Ini menunjukkan betapa lemahnya good will dari pemerintah dalam melindungi hak-hak rakyat.
Membandingkan Era Orde Baru dan Jokowi
Jika kita mengingat masa Orde Baru, sejahat apa pun rezim itu dianggap oleh para pengkritiknya, masih ada upaya untuk menyejahterakan rakyat, seperti program transmigrasi yang menyediakan lahan dan biaya hidup bagi para peserta. Namun kini, lahan justru dibagikan secara ugal-ugalan kepada konglomerat, tanpa memikirkan rakyat kecil.
Jokowi, dengan gaya hidup hedonisnya, telah mengorbankan hal-hal fundamental demi kepentingan sesaat. Dia melupakan esensi perjuangan bangsa, mengkhianati pengorbanan para pejuang, dan menyerahkan kedaulatan negara kepada oligarki.
Presiden Prabowo: Janji yang Harus Ditepati
Kini, semua mata tertuju pada Presiden Prabowo. Apakah dia akan memenuhi janjinya untuk mengembalikan hak rakyat? Apakah dia berani membekukan aset-aset oligarki dan membatalkan proyek seperti PSN PIK 2 yang merugikan rakyat? Rakyat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar narasi.
Rakyat berharap Prabowo membawa masalah ini ke rapat kabinet dan membatalkan proyek-proyek yang menjadi simbol kekuasaan oligarki. Dia harus berani keluar dari bayang-bayang Jokowi dan menunjukkan keberpihakannya pada rakyat.
Kedaulatan Rakyat: Harga Mati
Yang terjadi saat ini adalah proses perampasan kedaulatan rakyat, baik di darat maupun laut. Pemagaran laut di kawasan PIK 2 hanyalah bagian kecil dari ambisi besar oligarki untuk menguasai seluruh sumber daya Indonesia. Jika pemerintah terus diam, rakyat akan kehilangan kepercayaan dan, lebih dari itu, kehilangan masa depan.
Sebagai bangsa, kita tidak boleh menyerah. Rakyat harus terus menagih janji-janji para pemimpin dan melawan segala bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan bangsa. Sebab, di tangan rakyatlah masa depan Indonesia seharusnya berada.
