Jakarta – FusilatNews.-Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mengaudit dan menelusuri celah potensi korupsi dalam program prioritas nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala KSP Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa dirinya diminta turun tangan mengecek langsung berbagai potensi penyimpangan di lapangan. Program MBG, yang menjadi unggulan pemerintah, disebut memiliki sejumlah celah yang berisiko dimanfaatkan pihak tertentu.
“Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung, coba dicek’,” ujar Dudung, menegaskan mandat langsung dari kepala negara untuk memastikan program berjalan bersih dan tepat sasaran.
Dugaan Jual-Beli Titik hingga Insentif Janggal
Dalam penelusuran awal, Dudung mengungkap salah satu potensi penyimpangan adalah praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Praktik ini diduga berkaitan dengan penentuan lokasi distribusi program yang berpotensi dimonetisasi.
“Banyak celahnya… salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik,” kata Dudung.
Selain itu, KSP juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam penyaluran insentif. Terdapat laporan bahwa sejumlah dapur MBG yang dihentikan operasionalnya masih tetap menerima insentif harian, termasuk investor yang tetap memperoleh aliran dana meski kegiatan dihentikan.
Temuan ini memperkuat indikasi adanya celah tata kelola yang belum sepenuhnya terkunci dalam program berskala nasional tersebut.
KSP Siap Turun Lapangan dan Buka ke Publik
Menindaklanjuti arahan Presiden, KSP memastikan akan melakukan pengecekan langsung di lapangan, termasuk kualitas makanan dan potensi penyimpangan lainnya. Langkah ini juga mencakup koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dudung menegaskan komitmennya untuk membuka temuan kepada publik apabila ditemukan pelanggaran.
“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka ke wartawan… karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” ujarnya.
Ujian Transparansi Program Prioritas
Program MBG merupakan salah satu pilar kebijakan pemerintahan Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Namun, besarnya skala dan anggaran program ini juga menjadikannya rentan terhadap praktik korupsi jika pengawasan tidak ketat.
Arahan Presiden kepada KSP menandai upaya awal untuk memastikan program strategis tersebut tidak justru menjadi ladang penyimpangan, melainkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.
Dengan pengawasan yang diperketat dan komitmen untuk membuka temuan kepada publik, pemerintah dihadapkan pada ujian penting: membuktikan bahwa program populis dapat berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.
