*Jakarta – Fusilatnews* – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, ditunjuk oleh PDI-P untuk mewakili partai dalam komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait agenda retreat bagi kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pramono mencakup dua arah, yakni antara kepala daerah kader PDI-P dengan pemerintah pusat serta pihak penyelenggara retreat. “Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah,” ujar Hasto di Magelang, Sabtu (22/2/2025).
Hasto menambahkan, di satu sisi, Pramono mewakili para kepala daerah PDI-P yang telah siap mengikuti retreat di Akmil Magelang. Sementara di sisi lain, ia juga bertindak atas nama pengurus pusat partai dalam menjelaskan kebijakan partai kepada pemerintah dan penyelenggara retreat.
“Ya, mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Hasto mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 53 kepala daerah yang merupakan kader PDI-P dan belum mengikuti retreat. Mereka masih bersiaga di wilayah Magelang untuk dapat bergabung kapan saja jika diperintahkan. “Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak Pramono Anung, bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan,” ujarnya.
Namun, ketika ditanya mengenai apakah instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait penundaan retreat masih berlaku, Hasto enggan memberikan jawaban pasti. “Tentang itu (instruksi), Mas Pram yang akan mempertegas dan juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan DPP,” kata Hasto.
Sebagaimana diketahui, Megawati sebelumnya telah menginstruksikan agar seluruh kepala daerah dari PDI-P menunda partisipasi mereka dalam retreat di Akmil Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 malam. Keputusan ini diambil sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” tulis Megawati dalam surat tersebut pada Kamis (20/2/2025).
