“Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah,” kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Jakarta – Fusilatnews – Rencana Menteri Koordinator PolitikHukum dan Keamanan (Menko Pol hukam) Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri karena statusnya menjadi calon wakil presiden yang berpasangan dengan calon Presiden Ganjar Pranowo.memperoleh tanggapan dari boss-nya Preiden Jokowi
Bagi Jokowi, rencana tersebut merupakan hak pribadi Mahfud MD.dan patut dihargai
“Ya itu hak dan saya sangat menghargai,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dalam pemberitaan Selasa kemarin calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah berbincang dengan calon wakilnya, Mahfud MD untuk menarik diri dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi)
“Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah,” kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Caon presiden Ganjar Pranowo melihat terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
Saran itu juga Ganjar tujukan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dan cawapresnya Gibran Rakabuning Raka yang juga menjabat Wal Kota Solo.
Ganjar Mendorong Mahfud untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri karena Baru-baru ini Prabowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan penggunaan fasilitas negara berupa akun media sosial X berupa unggahan tagar #PrabowoGibran2024.
“Maka saya sarankan mundur lah, berubah lah aturan (memperbolehkan tetap menjabat), termasuk Pak Mahfud,” tutur Ganjar.Menurut Ganjar persoalan capres atau cawapres yang tetap boleh menduduki jabatan publik sudah menjadi perbincangan sejak awal.
Di sisi lain, terdapat sejumlah kejadian penggunaan fasilitas negara seperti alat transportasi untuk kampanye.
“Nah dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan-kunjungan kerja tapi di sana kampanye kan rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu,” kata Ganjar.
