Sivitas Academica Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta meminta Presiden Jokowi tetap menjadi teladan dalam praktik kenegarawanan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi petisi yang disampaikan sivitas akademi Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang ditujukan pada dirinya, mengatakan merupakan hak berdemokrasi bagi setiap orang untuk berpendapat.
“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ujar Jokowi usai menghadiri Kongres Nasional XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
Sivitas Academica Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta meminta Presiden Jokowi tetap menjadi teladan dalam praktik kenegarawanan.
Menurut pernyataan sikap yang ditandatangani Rektor UII Yogyakarta Prof Fathul Wahid itu, Presiden Jokowi hendaknya bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan.
“Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan,” demikian pernyataan sikap Sivitas Academica UII Yogyakarta dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Dalam petisinya Sivitas academika UII juga minta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) aktif mengawasi, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum.
Sedangkan kepada capres, cawapres, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses serta tim kampanye salah satu pasangan calon juga diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
“Guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara,” demikian alasan yang dikemukakan dalam pernyataan sikap tersebut.
Dalam kesempatam sebelumnya sejumlah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni berkumpul di Balairung UGM pada Rabu (31/1/2024) sore.
Mereka berkumpul menyampaikan Petisi Bulaksumur untuk menyikapi kondisi perpolitikan nasional saat ini yang dinilai telah menyimpang.
“Kami sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial,” kata Prof Kuntjoro membacakan petisi mewakili sivitas akademika, Rabu (31/1/2024).
UGM sebagai universitas yang melahirkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumni, UGM dinilai mengambil posisi sebagai pendukungnya saat menjadi Presiden dengan segala keinginannya.
“Kadar keimanan UGM kepada Pak Jokowi ketinggian. Di mana UGM ketika UU KPK dihancurkan? Di mana UGM ketika UU Cipta Kerja dibuat serampangan? Di mana UGM ketika UU Minerba dihancurkan?” kata Zainal saat menjadi salah satu di Ruang Senat UGM sebelum acara pembacaan petisi di Balairung UGM, Rabu,
Sementara banyak ahli yang bicara sistem presidensiil menyatakan, bahwa jika kekuasan, dalam hal ini adalah presiden, apabila didukung terlalu kuat, maka godaan otoriternya menjadi sangat tinggi
“Itu sangat berbahaya dalam sistem presidensil. Dan apa yang terjadi sekarang menurut saya adalah buah dari cara kami memperlakukan (Jokowi) selama ini,” kata Zainal.
Sementara untuk melakukan ‘pertobatan’, Zainal menawarkan tiga langkah terkait posisi dan sikap UGM di hadapan kekuasaan.
Pertama, UGM harus melakukan refleksi. Kedua, UGM harus mengirim sinyal kuat, keras dan tepat atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan tak lagi sekadar menyampaikan imbauan kepada Presiden. Semisal, terkait netralitas KPU, aparat TNI dan Polri, maupun Presiden. Zainal minta UGM untuk bertindak tegas kepada Jokowi.
“Jangan lagi ganggu aparat TNI dan Polri. UU mengatakan mereka netral. Jadi biarkan mereka netral, jangan dipolitisasi. Bansos jangan dipolitisasi, itu uang rakyat. UGM harus ada penekanan, Pak Jokowi, Anda lahir dari nuansa UGM, Pancasila dan demokrasi. Bertindaklah secara Pancasila dan demokrasi. Kalau tidak, kami akan melawan,” ujar Zainal dengan nada tegas.
Dalam diskusi itu mantan Rektor UGM, Prof. Panut Mulyono mengatakan bahwa jati diri UGM adalah sebagai universitas nasional, perjuangan, Pancasila, kerakyatan dan pusat kebudayaan. Sementara nilai-nilai dasar UGM meliputi nilai-nilai Pancasila, keilmuan, dan kebudayaan.
