Jakarta, Fusilatnews – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas oleh Presiden Jokowi mendapat sorotan tajam dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Sebagai Ketua Komite BP Tapera, Basuki mengungkapkan penyesalannya terhadap pelaksanaan program tersebut yang dianggap terlalu terburu-buru.*
Basuki menjelaskan bahwa dana APBN yang sudah dikucurkan untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp 105 triliun. Dalam 10 tahun ke depan, dana Tapera diperkirakan akan terkumpul hingga Rp 50 triliun. Namun, dia mempertanyakan urgensi penerapan Tapera yang terlihat tergesa-gesa.
“Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa. Harus diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan untuk Tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun. Jadi effort-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak legowo lah,” kata Basuki seusai rapat kerja Komisi V DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Kritik terhadap program Tapera tidak hanya datang dari Basuki. DPR hingga Ketua MPR, Bambang Soesatyo, juga mengusulkan agar penerapan Tapera ditunda. Basuki mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kemungkinan penundaan tersebut.
“Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP, subsidi bunga, itu sudah Rp 105 triliun itu pun menarik uang berapa, 300-an lebih. Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR, Ketua MPR, untuk diundur, menurut saya, saya udah kontak Bu Menteri Keuangan juga, kita akan itu,” ujar Basuki.
Sementara itu, kelompok buruh juga turut menyuarakan penolakannya terhadap PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Mereka menilai program tersebut menambah beban potongan pendapatan setiap bulan yang mencapai 12%.
“Karena buruh sudah dipotong hampir 12%, pengusaha sudah hampir dipotong 18%. Buruh sudah dipotong jaminan pensiun 1%, jaminan kesehatan 1%, PPh 21 pajak 5%, jaminan hari tua 2%, sekarang Tapera 2,5%, total mendekati hampir 12%,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam aksi tolak PP Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).
Program Tapera yang seharusnya menjadi solusi bagi perumahan rakyat kini menjadi polemik. Basuki Hadimuljono berharap pemerintah bisa lebih bijaksana dalam mengimplementasikan program ini agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya pekerja yang merasa keberatan dengan potongan iuran yang dikenakan.
Dengan berbagai penyesalan dan kritik yang muncul, masa depan Tapera kini menjadi tanda tanya besar. Akankah pemerintah mengakomodasi permintaan untuk menunda atau bahkan mencabut program ini, atau tetap melanjutkan dengan segala konsekuensinya? Hanya waktu yang bisa menjawab.
