“Orang kaya tidak perlu dijadikan target bantuan, mereka punya banyak sekali opsi sumber energi yang dapat mereka manfaatkan. Orang-orang kaya hanya perlu regulasi pendukung supaya mereka tidak dapat membeli BBM dan LPG bersubsidi dengan target masyarakat golongan menengah ke bawah,” kata Daymas
Jakarta – Fusilatnews – Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) ESDM Djoko Siswanto, dalam konferensi pers capaian sektor ESDM, Rabu (17/1/2024). Program kompor listrik yang sudah dihentikan tahun lalu ‘bangkit dari kubur’ dan mencari sasaran baru, yaitu keluarga kaya.
Pada 2022 lalu sasaran program ini sempat mendapatkan penolakan dan karena itu harus dihentikan pada September 2022 lalu. Namun, kali ini program tidak menyasar orang miskin.
Usai hilang dari permukaan sejak September 2022 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mencoba menghidupkan kembali proyek kompor listrik. Luhut disebut memberi titah agar program yang sudah dikubur itu bisa dikaji ulang.
“Kemarin Pak Luhut mimpin rapat, saya hadir untuk dimulai lagi kompor induksi. Jadi, kemarin yang sempat dihentikan coba dikaji lagi, dimulai lagi,” klaim Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Kementerian ESDM Djoko Siswanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Bedanya, sekarang orang kaya yang akan menjadi target utama. Kelas menengah atas disasar untuk membantu memuluskan proyek kompor listrik ini.
Djoko menyebut biaya pembagian kompor induksi sebesar Rp2 juta cukup mahal bagi masyarakat miskin menjadi alasannya. Beda dengan orang kaya, di mana mereka juga tak perlu berkelahi dengan dilema menaikkan daya listrik.
“Kalau dimulai dari masyarakat yang miskin, ya tidak akan mulai-mulai transisi, sampai sekarang angkanya rendah terus. Jadi, kompor induksi terus digalakkan, tidak diberhentikan, namun dimulai dari menengah ke atas,” tutupnya.
Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga menilai sebelum memulai kembali program tersebut, pemerintah perlu melihat ulang urgensi proyek kompor listrik. Ia mempertanyakan apa sebenarnya target yang mau dicapai pemerintah sehingga ngotot jalan terus dalam proyek ini.
Daymas menegaskan adanya ketidakjelasan target dan tujuan kebijakan kompor listrik pada akhirnya menjadi hambatan utama program tersebut.
“Orang kaya tidak perlu dijadikan target bantuan, mereka punya banyak sekali opsi sumber energi yang dapat mereka manfaatkan. Orang-orang kaya hanya perlu regulasi pendukung supaya mereka tidak dapat membeli BBM dan LPG bersubsidi dengan target masyarakat golongan menengah ke bawah,” kata Daymas
Energy Watch menegaskan solusi kebutuhan energi rumah tangga di Indonesia tidak bisa dipukul rata kudu memakai kompor listrik. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir lebih layak mendapatkan kompor surya. Pasalnya, sumber energi surya banyak tersedia di lingkungan mereka.
Sebaliknya, masyarakat perkotaan menurutnya lebih pas disesuaikan dengan keberadaan sumber jaringan gas alam yang tersedia. Begitu pula dengan warga di sektor pertanian atau peternakan bisa didorong menggunakan kompor biogas.
Di lain sisi, Direktur Energy Shift Institute Putra Adhiguna paham masalah rantai pasok LPG memang cukup kompleks dan melibatkan banyak kepentingan.
karena itu Putra memprediksi akan ada potensi perlawanan yang timbul saat pemerintah menjalankan program kompor listrik ini.
Menurut Putra, kepala negara perlu komitmen kuat untuk mendukung kebijakan yang berbasis data objektif. Apalagi Indonesia sudah terlampau lama bergerak pelan dalam menggeser penggunaan LPG impor.
Ia memprediksi ada dua masalah utama yang akan timbul dalam proyek kompor listrik. Pertama, protes atau keberatan dari para golongan kelas menengah ke atas.
Menurutnya, sangat mungkin golongan mampu tersebut selama ini ternyata menggunakan LPG subsidi yang seharusnya untuk rakyat miskin. Pada akhirnya, penggunaan kompor listrik dengan tarif reguler akan dirasa memberatkan.
“Kedua, rumah tangga mampu bisa juga memerlukan kompor yang lebih besar dan menuntut anggaran lebih. Harus ada monitoring yang jelas untuk memastikan penerima benar-benar menggunakan kompor yang dibagikan,” tuturnya.
Putra menekankan kompor listrik tidak cukup untuk menangani masalah dasar dalam ketidaktepatan subsidi LPG selama ini. Perlu jalan lain yang ditawarkan pemerintah, asalkan perencanaan, anggaran, dan eksekusinya bisa dipertanggungjawabkan.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro juga skeptis dengan manfaat kompor listrik. Terutama, jika target yang disasar pemerintah adalah mengurangi oversupply pasokan listrik di Indonesia. Menurutnya, konsumsi listrik rumah tangga tidak terlalu besar.
“Kalau targetnya memanfaatkan oversupply, efektif (atau tidak), ya relatif. Karakteristik pengguna listrik di Indonesia ini kan paling banyak di rumah tangga, tapi konsumsi paling besarnya justru ada di industri dan komersial. Artinya, kalau kebijakan di sektor rumah tangga gak bisa diharapkan konsumsinya sebesar di industri,” tutur Komaidi.
“Tapi kalau itu bagian dari upaya secara bertahap mengenalkan kompor listrik agar impor LPG tidak terlalu banyak, itu mungkin justifikasi yang lebih pas,” imbuhnya.
Komaidi mengatakan semakin cepat eksekusi program kompor listrik bagi orang kaya bisa makin baik. Terlebih, golongan menengah ke atas tidak ada isu terkait daya listrik.
Menurut Komadi meski prosesnya tidak bisa langsung menghapus 100 persen penggunaan LPG. program kompor listrik bisa berjalan paralel, di mana porsi pemakaiannya bakal lebih banyak ketimbang LPG.
“Kalau target menengah atas harusnya tidak ada isu molor atau tidak. pada 2022 kan terkait kelompok menengah bawah, subsidi, hingga pembagian kompor listrik yang ada problem menyoroti transparansi dari program dijalankan,” ucapnya.
Sementara itu, Rektor Institut Teknologi PLN Iwa Garniwa mewanti-wanti batu sandungan yang berpotensi timbul. Menurutnya, jika kepentingan industri gas masih banyak, hampir pasti berbagai alasan muncul dan menunda program kompor listrik.
Iwa sependapat bahwa kompor listrik bukan satu-satunya upaya menyelesaikan masalah oversupply listrik. Menurutnya, manfaat utama proyek ini adalah menekan penggunaan LPG.
“Sebaiknya wajib bagi golongan dengan daya beli tinggi (mengikuti program kompor listrik). Selain langganan listriknya memenuhi, juga daya belinya kuat untuk membeli kompor listrik,” sarannya kepada pemerintah.
Sekjen Dewan Energi Nasional Kementerian ESDM Djoko Siswanto belum merinci lebih lanjut bagaimana detail skema kompor listrik untuk orang kaya ini. Ia hanya menegaskan pemerintah baru akan memulai dengan tahap sosialisasi.
Djoko menegakan pemerintah menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) untuk memulai sosialisasi kepada kelompok menengah atas.
“Tahap awal kita sosialisasikan terlebih dahulu melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahwa penggunaan kompor listrik lebih murah, aman, dan bersih serta tata cara penggunaannya,” ungkapnya saat dikonfirmasi.
