Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi mampu menjadi motor Penggerak Ekonomi masyarakat melalui penyerapan hasil panen para petani, peternak, dan nelayan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi optimistis bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi penggerak ekonomi.
“Kita mau terima kasih dengan program MBG, ini pastinya ekonomi akan semakin bergerak. Jadi, yang tadinya tidak ada standby buyer atau offtaker yang pasti, sekarang bisa menjadi lebih pasti,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Menurut Arief integrasi antara sektor hulu dan hilir pangan menjadi penting untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dengan program MBG, petani dan peternak lokal akan mendapat kepastian penyerapan hasil produksi mereka.
langkah itu penting karena sebelumnya terjadi masalah kelebihan produksi yang menyebabkan penurunan harga produk pangan. Dengan adanya MBG, stok pangan akan lebih terkontrol dan diserap dengan baik.
Selain menggerakkan ekonomi, program MBG dinilai akan dapat mengurangi kerawanan pangan di daerah-daerah tertentu. Dampaknya akan terlihat pada penurunan angka stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Apalagi kalau nanti full speed sampai 82,5 juta orang per hari, bahkan sampai dua kali per hari. Luar biasa, nanti dampak ikutannya akan banyak. Daerah rawan rentan pangan bisa makin berkurang, tingkat stunting juga bisa turun sampai 1 digit,” ujarnya.
Bapanas menilai pentingnya memaksimalkan potensi produksi lokal melalui skema hilirisasi dan pengelolaan hasil pertanian yang lebih efektif untuk program MBG.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2023, jumlah usaha petani perorangan tanaman pangan mencapai 15,7 juta atau 89 persen dari total 17,5 juta. Selebihnya bergerak di tanaman hortikultura dan perkebunan.
Rata-rata pendapatan pertanian perorangan di 2023 pun mengalami eskalasi hingga 4 kali lipat dibandingkan 2021. Di 2023, menurut BPS, rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan di Indonesia adalah Rp66,82 juta per tahun.
Sementara di 2021, rata-rata unit usaha pertanian perorangan memperoleh pendapatan sebesar Rp15,41 juta dalam setahun.
“Ke depannya ini, bukan sebuah transisi pemerintahan, tapi ini adalah keberlanjutan. Kami di Badan Pangan Nasional hari ini mendukung dan membantu Badan Gizi Nasional, misalnya dalam mempersiapkan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola),” terang Arief.
Bapanas mendukung program MBG agar tidak hanya berfokus pada satu jenis sumber protein, tetapi juga memperhatikan kearifan pangan lokal. Program ini diharapkan memberikan variasi dalam penyediaan pangan bergizi.
“Itu sudah ada di Perpres Nomor 81 Tahun 2024. Jadi saat memberikan pangan bergizi, itu bisa disesuaikan dengan local source. Misalnya di Indonesia Timur itu sumber proteinnya ikan, tak harus daging,” jelasnya.
Kemudian, skema optimalisasi hasil produksi kearifan pangan lokal akan dapat memberikan kepastian produksi yang terserap oleh program pemerintah. Hal itu akan berefek pula pada kesejahteraan petani.
“Jika menilik data Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP), Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH), dan Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT), selama ini pemerintah dapat terus menjaga tren indeksnya berada lebih dari 100 poin,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa indeks NTPP selalu di atas 100 sejak Oktober 2022, sementara NTPH sejak Februari 2022 terus konsisten berada lebih dari 100. Begitu pula, NTPT sejak Maret 2023.
“Di 2024 ini, ketiga indeks tersebut menorehkan titik kulminasinya dalam 2 tahun terakhir. Pada Februari 2024, NTPP tertinggi tercatat di 120,30 dan NTPH tertinggi pada Juni 2024 di 125,66. Sementara NTPT tertinggi ada di Juni 2024 dengan 104,81,” kata Arief.
Arief menambahkan, program itu juga dapat memberikan peluang bagi BUMN pangan untuk memperkuat peran dalam menjaga cadangan pangan pemerintah. Dengan demikian, produksi yang berlebih bisa diserap oleh pemerintah.
