Fusilat News – Kongres III Projo di Jakarta menjadi panggung bagi sebuah transformasi yang menarik—atau tepatnya, transformasi yang mengundang tanya. Di hadapan publik, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengumumkan bahwa organisasi relawan yang dulu lahir dari semangat mendukung Joko Widodo itu akan mengubah logo mereka. Alasan yang disampaikan terdengar mulia: agar Projo tidak terkesan melakukan kultus individu.
Namun, di balik bahasa simbolik itu, publik bisa membaca tanda yang jauh lebih jelas: Projo sedang mencari arah baru, bahkan rumah baru. Budi Arie tidak hanya berbicara tentang logo, tapi juga mengirim sinyal politik yang lebih keras—bahwa Projo siap bertransformasi, bahkan mungkin bergabung dengan Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Langkah ini bukan sekadar rebranding. Ini adalah strategi bertahan hidup dalam dunia politik yang keras, di mana kekuasaan berpindah dan kesetiaan bisa berganti warna. Projo yang dulu berdiri tegak di bawah bayang Jokowi, kini tampak seperti gelandangan politik—berjalan ke sana kemari mencari panggung, agar tetap dianggap relevan di era baru.
Ketika Jokowi masih berkuasa, Projo adalah mesin propaganda yang hidup dan berisik. Mereka menjadi simbol militansi relawan, dengan logo Jokowi sebagai ikon perjuangan. Tapi ketika sang patron mulai kehilangan kendali atas arah politik nasional, terutama setelah Prabowo naik sebagai penerus kekuasaan, Projo mendadak kehilangan pijakan. Maka, perubahan logo ini terasa seperti upaya “menyucikan diri”, membersihkan jejak masa lalu, dan membuka ruang negosiasi baru.
Alasan menghindari kultus individu terdengar seperti pembenaran yang manis. Tapi publik tentu tahu: kultus itulah yang dulu menjadi sumber kekuatan Projo. Kini ketika sosok yang dikultuskan tak lagi di tampuk kekuasaan, mereka mulai berpaling—bukan karena sadar akan bahaya kultus, tapi karena figur yang dikultuskan tak lagi menjanjikan masa depan politik.
Inilah wajah gelandangan politik: bergerak bukan karena arah perjuangan, tapi karena arah angin kekuasaan. Mereka tidak lahir dari prinsip, tapi dari kebutuhan eksistensi. Logo baru mungkin akan memberi citra segar, tapi tidak akan mengubah fakta bahwa Projo kini kehilangan identitas.
Transformasi politik sejati seharusnya berangkat dari refleksi ideologis, bukan dari strategi bertahan. Tapi Projo tampak lebih sibuk memastikan mereka tetap punya kursi di barisan depan kekuasaan, siapa pun yang duduk di singgasana.
Dulu mereka berteriak lantang, “Jokowi adalah kita.”
Kini gema itu hilang, tergantikan bisik samar, “Prabowo juga bisa jadi kita.”
Begitulah nasib organisasi yang hidup dari kekuasaan, bukan dari nilai. Saat sumbernya berpindah, mereka pun ikut berpindah—mengganti warna, mengganti simbol, dan mengganti tuan. Logo boleh berubah, tapi arah yang hilang tak bisa disembunyikan. Projo kini bukan sedang bertransformasi, melainkan sedang menggelandang—mencari rumah baru di istana yang berbeda.
