Janji Sejahtera Petani Gurem: Isapan Jempol di Ladang Kering

Oleh: Entang Sastraatmadja

“Isapan jempol” adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang tidak benar atau bohong — kabar yang tidak berdasar, cerita yang direkayasa, atau janji yang tak terbukti. Maka, ketika kita mendengar klaim bahwa petani Indonesia kini sejahtera, pantaskah kita bertanya: benarkah itu kenyataan, atau sekadar isapan jempol politik belaka?

Menguji Klaim Kesejahteraan Petani

Pemerintah kerap mengacu pada Nilai Tukar Petani (NTP) — yang saat ini berada di angka sekitar 124 — sebagai indikator kesejahteraan petani. Namun, apakah angka itu mencerminkan kesejahteraan petani gurem dan buruh tani yang menggantungkan hidup pada sebidang lahan sempit, atau bahkan tidak punya lahan sama sekali?

Di sinilah persoalan mendasar muncul. Angka NTP nasional hanyalah gambaran rata-rata yang kabur dan sering menutupi ketimpangan. Yang seharusnya disoroti adalah tingkat kesejahteraan petani gurem dan buruh tani secara spesifik, karena merekalah wajah sejati dari dunia pertanian Indonesia hari ini.

Realitas di Lapangan: Sejahtera yang Semu

Jawaban jujur atas pertanyaan “apakah petani gurem dan buruh tani sudah sejahtera?” adalah: belum.
Mereka masih bergelut dengan pendapatan rendah, akses terbatas terhadap sumber daya, serta minim perlindungan sosial. Di banyak daerah, petani gurem dan buruh tani bahkan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pendapatan mereka tidak stabil, sementara harga input pertanian — pupuk, benih, dan sewa lahan — terus melonjak.

Lebih ironis lagi, akses terhadap lahan, air, dan teknologi pertanian modern masih menjadi kemewahan yang sulit dijangkau. Maka, berbicara tentang “petani sejahtera” tanpa membedah nasib petani gurem dan buruh tani sama saja dengan menutup mata dari kenyataan.

Mengapa Pemerintah Gagal Mensejahterakan Petani Kecil

Ada sejumlah faktor mengapa kesejahteraan petani gurem dan buruh tani tak kunjung membaik:

1. Keterbatasan sumber daya. Anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur pertanian masih jauh dari cukup.
2. Masalah yang kompleks. Isu petani bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga sosial, lingkungan, dan politik yang memerlukan pendekatan lintas sektor.
3. Kurangnya akses informasi. Banyak petani tidak tahu ada program bantuan, teknologi, atau peluang pasar.
4. Minimnya partisipasi petani. Mereka jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan, sehingga program yang dibuat sering tak menjawab kebutuhan di lapangan.
5. Ketergantungan pada tengkulak. Rantai distribusi yang panjang membuat petani tetap di posisi lemah, menjual murah dan membeli mahal.

Program Ada, Tapi Efektivitasnya Dipertanyakan

Memang, pemerintah telah menggulirkan sejumlah program seperti:

• Program Pembangunan Pertanian (P3) untuk mendorong produktivitas,
• Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi petani kecil,
• Subsidi pupuk dan benih,
• Pembangunan infrastruktur pertanian,
• Pelatihan dan pendidikan petani,
• Penguatan koperasi pertanian, serta
• Sistem pengawasan dan evaluasi program.

Namun, sejauh mana semua itu benar-benar menyentuh kehidupan petani gurem dan buruh tani? Apakah program tersebut hanya menambah daftar laporan keberhasilan di atas kertas, tanpa perubahan nyata di sawah dan ladang mereka?

Penutup: Dari Janji ke Aksi Nyata

Kesejahteraan petani gurem dan buruh tani bukan sekadar retorika statistik atau jargon politik musiman. Ia menuntut keberpihakan nyata, bukan sekadar angka di papan data.

Selama kebijakan pertanian masih dikelola dari balik meja tanpa mendengar suara petani kecil, maka kesejahteraan mereka akan tetap menjadi isapan jempol di ladang kering.

Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat