Jakarta- Fusilatnews.- Pernyataan provokatif terkait perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 antara pemerintah dan Muhammadiyah telah menyulut kebencian seorang peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangeran Hasanuddin. “Pernyataan Hasanuddin yang disertai ancaman pembunuhan mengafirmasi dan mendukung pernyataan provokatif Professor BRIN Thomas Djamaludin, yang juga rutin menyebarkan pendapat terkait perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri, tetapi sangat tendensius dan sinikal pada ijtihad Muhammadiyah,” kata Ketua Setara Institute Dr Ismail Hasani SH MH dalam rilisnya, Senin (24/4/2023).
Senada dengan Thomas, kata Ismail, Nadirsyah Hosen, pemikir Indonesia yang bermukim di Australia juga menyampaikan kritik serupa terhadap warga Muhammadiyah yang memperjuangkan hak beribadah.
“Andi Pangeran Hasanuddin mengakui cuitannya di media sosial sekaligus menegaskan bahwa akun yang bersangkutan bukan di-hack dan telah meminta maaf melalui pernyataan terbuka. Permintaan maaf dan pengakuan Hasanuddin boleh diapresiasi, tetapi tidaklah cukup untuk menyelesaikan masalah. Perbuatan Hasanuddin telah memenuhi unsur pidana, baik dari sisi tindakan penghasutan, ujaran kebencian, maupun dampak perbuatannya yang menimbulkan kegaduhan. Pernyataan Hasanuddin bukanlah bentuk kebebasan berpendapat, bukan pula kebebasan bagi seorang peneliti,” jelas Ismail yang juga dosen hukum tata negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Cara beberapa pemikir merespons perbedaan Hari Raya Idul Fitri, lanjut Ismail, menunjukkan penerimaan atas perbedaan dan keberagaman begitu rapuh dan miskin perspektif. “Alih-alih menjadi penyeru toleransi atas perbedaan, sejumlah pemikir justru melakukan ‘bullying’ (kekerasan) terhadap kelompok yang berbeda. Inilah salah satu filosofi mengapa ujaran kebencian, diskriminasi, penghasutan kemudian dikualifikasi sebagai tindak pidana,” tegasnya.
Bahkan, kata Ismail, Setara Institute sejak lama memperkenalkan istilah “condoning” dan pelarangannya bagi pejabat publik. “Condoning yang diartikan sebagai pernyataan pejabat publik yang berpotensi menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu dan berpotensi menimbulkan kekerasan, secara etis adalah pelanggaran serius, sekalipun condoning belum dikualifikasi sebagai tindak pidana,” paparnya.
Oleh karena itu, menurut Ismail, selain mendorong terus penghargaan atas kemajemukan, publik juga mesti memperjuangkan kebertahanan kemajemukan itu. “Bukan hanya menerima pluralisme sebagai fakta sosio-antropologis bangsa, tetapi juga mempertahankan pluralisme itu tetap eksis. Jika tindakan seperti yang dilakukan Andi Pangeran Hasanuddin dibiarkan, maka atas nama pluralisme pula orang bisa melakukan represi terhadap yang lain,” cetusnya.
Sebab itu, Ismail mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk merespons dan menyikapi secara cepat dan tepat peristiwa ini, termasuk merespons secara presisi sejumlah laporan yang akan dilayangkan oleh beberapa pihak. “Pembiaran tindakan seperti yang dilakukan oleh AP Hasanuddin akan mendorong terjadinya normalisasi kebencian dan nornalisasi pluralisme represif,” tandasnya.
