Fusilatnews – Kunjungan jajaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke sejumlah kiai dan tokoh pesantren di Ciamis, Jawa Barat, mungkin dibungkus dengan retorika “silaturahmi”, “menghormati ulama”, dan “memohon doa”. Tetapi, bagi umat Islam yang sudah terlalu sering menjadi korban pendekatan musiman, kunjungan ini lebih mirip sebuah pola lama yang dibungkus wajah baru: umat hanya dicari ketika suara dibutuhkan.
Ahmad Ali, Ketua Harian PSI, datang dengan narasi manis—bahwa PSI ingin memastikan langkah politiknya tetap santun, penuh etika, dan berlandaskan nilai agama. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: mengapa kedekatan dengan pesantren selalu muncul menjelang kontestasi politik? Mengapa tiba-tiba ada kebutuhan mendesak untuk “merawat kedekatan dengan nilai Islam”, padahal selama ini PSI cenderung tampil sebagai partai yang sering bertabrakan dengan aspirasi mayoritas umat?
Retorika seperti “memohon berkah dan bimbingan” atau “memastikan langkah tetap membawa kemaslahatan” selalu terdengar indah di telinga. Tetapi umat Islam di negeri ini sudah terlalu sering dibuai janji manis politisi—datang dengan senyum, pulang membawa suara, lalu hilang ketika umat membutuhkan keberpihakan nyata pada isu-isu substansial. Di sinilah kritik tajam harus diarahkan: umat Islam bukan panggung pencitraan, bukan lumbung suara yang bisa dieksploitasi saat pemilu tiba.
Menggoreng Islam Saat Pemilu, Melupakan Umat Ketika Berkuasa
Ini bukan soal PSI saja. Ini penyakit hampir semua partai: begitu mendekati pilpres atau pileg, pesantren menjadi tujuan wisata politik. Para politisi berbondong-bondong datang membawa kata-kata mutiara, doa, dan kamera media. Namun setelah pesta demokrasi usai, pesantren kembali berjalan sendiri menghadapi realitas keterbatasan anggaran, minim fasilitas, dan minim keberpihakan kebijakan.
Umat Islam telah berkali-kali melihat bagaimana partai-partai yang awalnya tampil “merakyat” justru kemudian menjadi bagian dari kekuasaan yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang melukai umat: mulai dari pembiaran kriminalisasi tokoh agama, pembungkaman kritik, sampai politik dinasti yang mengabaikan etika publik.
Lantas kini PSI—yang sejak awal tampil sebagai partai anak muda kota—tiba-tiba ingin menunjukkan kedekatan spiritual? Tentu publik berhak curiga. Terlebih ketika salah satu kiai bahkan menyebut seloroh “PSI = Partai Solidaritas Islam”. Jika itu bukan bagian dari upaya bermain simbol identitas menjelang kontestasi, lalu apa?
Umat Bukan Objek yang Bisa Ditipu Berkali-kali
Saatnya umat Islam bersikap: jangan lagi memberikan ruang pada partai mana pun yang hanya datang ketika butuh suara. Islam bukan alat legitimasi politik. Pesantren bukan panggung pencitraan. Kiai bukan ornamen kampanye. Dan umat bukan obyek yang bisa ditipu dengan narasi harmoni setiap lima tahun sekali.
Partai mana pun yang sungguh-sungguh ingin dekat dengan umat, mestinya konsisten membela nilai keadilan, moral, dan keberpihakan sosial dalam setiap kebijakan negara. Bukan sekadar safari politik sesaat.
PSI boleh saja bicara tentang akhlak, moral, dan bimbingan ulama. Tetapi umat juga berhak bertanya: di mana konsistensi mereka ketika kebijakan pemerintah berjalan melawan nurani publik? Di mana suara PSI ketika rakyat butuh keberanian moral untuk menolak penyimpangan kekuasaan?
Saatnya Umat Menolak Pencitraan Politik Atas Nama Agama
Kunjungan PSI ke pesantren Ciamis mungkin disambut dengan ramah—sebagaimana tradisi pesantren yang selalu menjunjung adab. Tetapi ramahnya kiai tak boleh dibaca sebagai dukungan. Dan umat tak boleh kembali terjerat jebakan retorika yang sama.
Kini waktunya menyampaikan pesan tegas:
Umat Islam harus menolak partai-partai yang mengelabui umat dengan pencitraan religius untuk menutupi agenda politik mereka.
Umat harus menolak diperlakukan sebagai sekadar ceruk suara yang bisa dipanen.
Umat harus mendukung partai yang benar-benar konsisten membela kepentingan umat, bukan hanya pandai berselancar dalam simbol-simbol agama.
Jika PSI sungguh ingin membuktikan keseriusan mereka, biarkan itu tampak dalam kebijakan, sikap politik, dan keberanian mereka menegakkan moral, bukan hanya dalam safari pesantren menjelang musim kontestasi.
Karena umat sudah lelah menjadi komoditas—dan sekarang waktunya melawan dengan kesadaran politik.
