Oleh: Anwar Husen — Pemerhati Sosial, Tinggal di Tidore, Maluku Utara
Pujian berlebihan, bagi orang yang mengenali kadar dirinya, bukanlah kehormatan—melainkan penghinaan. Sebaliknya, bagi mereka yang tak mengenali dirinya, pujian hanyalah tiupan sepoi-sepoi yang meninabobokan.
Dalam beberapa pekan terakhir, ruang publik kembali ramai dengan berbagai penghargaan dan predikat prestasi yang diberikan kepada sejumlah tokoh. Lembaga-lembaga pemberi award bermunculan dengan segala atribut kemewahan naratifnya, sementara para penerima tampil percaya diri, bahkan ketika usia kepemimpinannya belum genap setahun atau ketika daerah yang dipimpinnya masih berkutat pada masalah fiskal dan minimnya daya saing. Fenomena ini menegaskan betapa tipisnya batas antara prestasi asli dan pencitraan manipulatif di era yang semakin haus validasi.
Originalitas yang Memudar
Secara ideal, penghargaan adalah bentuk pengakuan formal atas capaian, kontribusi, dan rekam kerja. Ia dapat memberi motivasi dan menjadi penanda kualitas. Namun di negeri ini, tak sedikit penghargaan yang kehilangan maknanya. Reputasi dapat dibeli, predikat dapat dinegosiasikan, dan prestasi kerap dirayakan sebelum waktunya.
Pilkada dan Pilpres adalah panggung paling gamblang untuk melihat bagaimana “prestasi” dan “popularitas” dapat dikonstruksi. Bahkan lembaga survei pun tak jarang menjadi sasaran olok-olok karena temuannya dianggap absurd. Pernah suatu lembaga disindir: andai ia hadir di masa pra-kemerdekaan, mungkin Indonesia tak akan merdeka pada 17 Agustus 1945—karena surveinya bisa saja menyimpulkan bahwa VOC sangat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Fenomena serupa terjadi di institusi yang semestinya steril dari praktik semacam itu. BPK, misalnya, pernah diterpa isu bahwa opini hasil pemeriksaannya dapat terpengaruh uang.
Pengalaman yang Menguatkan Kecurigaan
Pada 2010, ketika baru beberapa bulan memimpin sebuah OPD di bidang pendidikan, saya pernah menerima undangan “Anugerah Prestasi” dari salah satu lembaga di Jakarta. Tidak ada proses penilaian nyata yang saya ketahui, tidak ada pembuktian kinerja yang masuk akal—hanya permintaan setoran biaya. Saya mengabaikannya. Namun tidak sedikit kolega yang tetap memajang sertifikat itu di ruang kerjanya. Bagi sebagian orang, simbol prestise lebih penting dari esensi prestasi itu sendiri.
Purbaya dan Daya Tolak Terhadap Pencitraan
Di tengah derasnya pencitraan, menarik menyoroti sikap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru dilantik pada 2025. Terlepas dari gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, Purbaya menunjukkan sikap tegas terhadap upaya manipulatif yang kerap mengiringi pejabat publik. Ia menolak keras ketika ibadahnya dipamerkan di media sosial, bahkan memarahi ajudannya setelah video dirinya sedang mengaji dalam mobil menjadi viral.
Lebih jauh, ia mengeluhkan upaya partai politik menariknya masuk ke ranah politik praktis. Popularitasnya yang tinggi membuat beberapa pihak tergoda meminangnya sebagai kader atau bahkan calon wakil presiden 2029. Pengakuan ini dibocorkan Mukhamad Misbakhun dalam gelar wicara Akbar Faizal Uncensored pada 6 November 2025. Sikap risih Purbaya menunjukkan bahwa tidak semua pejabat menikmati sorotan; sebagian justru khawatir menjadi korban pencitraan yang tak mereka kehendaki.
Di Era Manipulatif, Batas Semakin Kabur
Kecenderungan manipulatif membuat batas antara keaslian dan kamuflase semakin sulit dikenali. Banyak pejabat memiliki tim media, sebagian bekerja hanya untuk mengilap-kan “cover”, sementara yang lain bekerja dalam senyap tetapi menghasilkan capaian nyata. Namun dengan sedikit kepekaan, publik tetap dapat membedakan mana prestasi yang tumbuh dari kerja, dan mana prestasi yang lahir dari kamera.
Charlie Chaplin pernah berujar bahwa ia mengikuti lomba “Paling Mirip Charlie Chaplin” namun hanya mendapat peringkat kedua—sementara juara pertama adalah anak ketua panitia. Satire ini menjelaskan bahwa dalam sistem yang manipulatif, kejujuran sering kalah oleh kepentingan.
Penutup: Jangan Lupa Kita Bertetangga
Dalam jagat media sosial, pencitraan memang mudah direkayasa. Foto bisa diputihkan, wajah bisa diglow-up, dan prestasi bisa disulap. Tetapi sebagaimana candaan yang populer: “Boleh mengeditnya, tapi jangan terlalu putih. Ingat, kita bertetangga.” Artinya sederhana: publik di daerah tahu persis kualitas pemimpinnya. Mereka merasakan langsung hasil kerja, bukan bayangannya.
Pejabat publik boleh saja berupaya tampil apik, tetapi jangan sampai ketulusan warga pemilih yang telah memberi kepercayaan dikhianati oleh manipulasi. Karena pada akhirnya, buah dari kiprah itu dirasakan oleh rakyat—bukan oleh kamera.
Wallahu a’lam.
