Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.
JAKARTA – Film “The Last Samurai” (2003) yang disutradarai Edward Zwick berkisah tentang Katsumoto (diperankan Ken Watanabe), samurai terakhir yang mencoba mempertahankan tradisi Jepang serta menolak modernisasi dan westernisasi. Katsumoto berjuang mempertahankan tradisi sampai titik darah penghabisan.
Di Indonesia, Megawati Soekarnoputri pun sedang mencoba berjuang mempertahankan tradisi. Dalam konteks Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, tradisi dimaksud adalah tradisi politik.
Megawati menggunakan putrinya, Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP sebagai samurai terakhir untuk mempertahankan tradisi politik itu.
Lalu, tradisi politik semacam apa yang hendak dipertahankan Megawati? Ibarat Katana, pedang samurai yang dipegang putri Proklamator RI Soekarmo itu bermata dua. Satu mengarah ke dalam, satunya lagi mengarah keluar.
Ke dalam, yakni ke internal PDIP, Megawati ingin partainya itu konsisten dengan paham Marhaenisme ala Bung Karno yang dianutnya.
PDIP sebelumnya bernama PDI yang berdiri pada 10 Januari 1973. PDI merupakan reinkarnasi dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Bung Karno tahun 1927. Ideologi PNI adalah Marhaenisme.
Bukankah banyak kader PDIP yang berjiwa Marhaenisme? Tidak salah. Cuma mereka adalah cucu-cucu ideologis Bung Karno. Sedangkan Puan, selain cucu ideologis adalah cucu biologis Bung Karno. Jadi, Puan “two in one”.
Sebab itu, kata politikus senior PDIP Trimedya Panjaitan, partai berlambang kepala banteng ini harus tetap dalam “genggaman” trah atau dinasti Bung Karno.
Keluar atau ke negara ini, Megawati ingin Indonesia konsisten dengan ideologi Pancasila yang di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Megawati selalu cemas dengan dinamika politik sektarian di Indonesia yang diwarnai radikalisme agama. Sebab itu, ia pernah mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dengan bangsa ini jika dirinya sudah tidak ada lagi. Jawabannya adalah nasionalisme dan Pancasila harus terus digelorakan.
Sebab itulah, Megawati hampir dapat dipastikan akan mengajukan Puan Maharani sebagai calon presiden dari partainya pada Pemilihan Presiden 2024.
Bukankah ada kader PDIP lainnya yang justru elektabilitasnya jauh lebih tinggi dari Puan, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo? Tidak salah. Tapi Ganjar hanyalah cucu ideologis Bung Karno, bukan cucu biologis. Sedangkan Puan selain cucu ideologis adalah cucu biologis Bung Karno. Puan “two in one”.
Ikhwal elektabilitas, Megawati berpegang pada preseden yang sudah ada, yakni Joko Widodo dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat itu Jokowi yang di awal “start” elektabilitasnya kalah jauh dari Fauzi Bowo akhirnya dapat mengalahkan calon petahana itu. Saat itu Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama diusung PDIP dan Partai Gerindra. Begitu pun Ganjar Pranowo pada Pilkada Jawa Tengah 2013.
Samurai Terakhir
Bagi Megawati, Puan Maharani adalah samurai terakhir. Dari sisi usia, tampaknya tahun-tahun ini adalah kesempatan pamungkas Megawati menjadi “queen maker” dalam pilpres.
Maka, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Puan, siapa lagi. Jika kesempatan Pilpres 2024 nanti lewat bagi Puan, mungkin kesempatan itu tak akan pernah datang lagi. Kesempatan tak akan pernah datang dua kali. “Now or never”, mungkin itulah yang berkecamuk dalam benak Presiden ke-5 RI itu.
Jika momentum Pilpres 2024 lewat bagi Puan, trah Bung Karno pun akan terlempar dari episentrum kekuasaan. Bukan hanya kekuasaan di pemerintahan, melainkan juga kekuasaan di PDIP.
Jika Puan gagal menjadi presiden atau wakil presiden pada 2024 nanti, kemungkinan besar istri dari Happy Hapsoro itu pun akan tidak mudah mewarisi kursi Ketua Umum PDIP yang akan ditinggalkan ibundanya. Atau paling tidak tak semudah Agus Harimurti Yudhoyono mewarisi kursi Ketua Umum Partai Demokrat dari ayahandanya, Susilo Bambang Yudhoyono.
Sekali tepuk, dua nyamuk terantuk. Dengan menjadi presiden/wapres, otomatis kursi Ketua Umum PDIP dalam genggaman Puan. “One in two”. Itulah!
