Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Penguasa

Oleh : Andi Saputra, S.H, M.H | Editor Hukum Detikcom

Lonceng kematian demokrasi mulai berdentang mengiringi waktu pengesahan ‘pasal penghinaan ke pemerintah’ dalam Rancangan KUHP. Tafsir tunggal kebenaran menjadi otoritas penguasa dan rakyat hanya jadi objek kesalahan belaka.
Upaya negara untuk mengganti KUHP dengan KUHP produk lokal tentu harus didukung bersama. Namun ibarat politik yang kerap ditemui ‘penumpang gelap’, maka jangan sampai ditemui juga pasal gelap yang disusupkan dalam KUHP baru nantinya.

Draf resmi yang beredar adalah versi 2019 yang urung disahkan. Hingga kini, Pemerintah dan DPR belum membuka ke publik, apakah ada draf baru lagi atau masih yang lama. Sehingga prasangka publik tidak sepenuhnya salah bila menduga tidak ada perubahan draf.

Salah satunya soal pasal penghinaan ke penguasa. Dalam Pasal 353 ayat 1 RKUHP itu disebutkan: Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II

Di penjelasan lalu disebutkan siapa yang dimaksud pemilik kuasa itu adalah anggota DPR, Gubernur hingga jaksa. Penjelasan selengkapnya:

Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati, oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini. Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati/walikota

Draf ini membungkusnya dengan delik aduan. Hukuman semakin berat bila perbuatan yang dimaksud dilakukan lewat sosial media.

Pertanyaan paling mendasar muncul, apa yang hendak dilindungi oleh Pasal 353 ayat 1 itu dan untuk siapa?

Kritikan adalah hak warga dalam negara demokrasi dan kewajiban penguasa adalah mendengar masukan rakyatnya. Kalau si fulan bukan pejabat, buat apa ia diingatkan rakyatnya? Konsep inilah yang menjadi kewajiban penguasa untuk terus membuka keran-keran aspirasi, bukan menyumpalnya dengan membalik maksud kritikan menjadi penghinaan.

Dalih aspirasi rakyat telah disampaikan per lima tahun dalam pemilu bukan menjadi alasan pembenar bagi penguasa mengunci pintu kekuasaan setelahnya. Setelah pemilu, kemauan hajat hidup orang banyak harus tetap diserap. Malah di berbagai negara, dikenal referendum untuk kebijakan strategis negara. Memindahkan ibu kota negara misalnya. Atau Inggris yang melakukan referendum untuk mencari suara mayoritas warganya, apakah ikut Uni Eropa atau tidak.

Namun di Rancangan KUHP, pintu keran aspirasi itu dibungkam. Batas kembali ditarik dalam satu negara, antara de persoonlijke macht des Konings dengan tempat berdirinya kawula (onderdaan). Dengan tuntutan agar kawula menjaga martabat de persoonlijke macht des Konings.

Entah siapa yang dilindungi oleh KUHP versi baru itu. Ruang gelap kekuasaan atau kamar pesta tertutup para elite penguasa. Bila pemerintah adalah jelmaan kehendak rakyat, maka buat apa dibuat sekat antara rakyat dengan penguasa dibumbui ancaman penjara?

Lagi-lagi dalih dan dalil pun dibuat si pembuat draf beleid. Ini delik aduan. Pasal ini adalah pasal mati, sepanjang tidak ada aduan. Terdengar manis. Tapi semanis buah khuldi yang bisa berujung petaka. Sebab dalam konstruksi hukum, yang bisa mengadu adalah pejabat (orang), bukan jabatan (kursi).

Sebagai orang, tidak bisa lepas dari hasrat dam amarah. Sehingga pasal penghinaan seharusnya ditujukan ke barang siapa, bukan ke barang gubernur atau barang wali kota umpamanya. Bukannya membuat pasal privilese bagi penguasa. Apalagi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-XIII/2015 sudah menggeser peran penguasa dari tuan menjadi abdi. Selengkapnya:

Pergeseran posisi pegawai negeri atau pejabat negara dari posisi “tuan” pada era kolonialisme menjadi “abdi” atau “pelayan” masyarakat pada era kemerdekaan Indonesia, seharusnya turut menggeser pula keistimewaan posisi/kedudukan hukum masing-masing pihak. Semangat pergeseran demikian menurut Mahkamah ditegaskan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Penegakan hukum bukanlah untaian teks di bangku kuliah. Penegakan hukum bukanlah musik jazz yang penuh suara perkusi tapi enak didengar. Penegakan hukum bukanlah cerita Cinderella yang selalu berakhir bahagia. Faktanya, penegakan hukum/UU dipengaruhi politik hukum penguasa. Politik hukum ini dipengaruhi dengan siapa si penguasa makan siang, yang mana dalam politik berlaku adagium tidak ada makan siang yang gratis

Oleh sebab itu, bila di tangan penguasa lalim, maka berlaku adagium ‘tangkap dulu, benar/salah urusan pengadilan’. Setelah sampai di pengadilan pun, penguasa tidak pernah salah. Bahkan sudah dinyatakan salah, penguasa masih bisa berkelit. Saya hanya melaksanakan perintah UU dan sudah sesuai SOP. Alhasil gaji dan fasilitas tetap melekat. Padahal rakyat sudah terampas hak asasinya, meringkuk di bui hingga tercerabut hak-hak keperdataannya.

Jangan sampai nantinya anekdot KUHP berubah, dari Kasih Uang Habis Perkara menjadi Kitab Undang-undang Hukum Penguasa. Seorang pakar hukum pidana Herman Manhein menyatakan, final court is the most faithful mirror of civilization of the nation –KUHP adalah cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa. Maka tidak ada alasan untuk tidak segera membatalkan pasal bermasalah pada menit-menit terakhir.

Jangan sampai jurus terakhir dikeluarkan: sahkan dulu saja, yang tidak setuju tinggal gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kok ringan sekali sepertinya masalah bangsa ini. Tapi apakah masih ada asa, bila Ketua MK adalah adik ipar yang mengundangkan RKUHP?

No Result