FusilatNews – Isu reshuffle kembali mengapung ke permukaan, kali ini bukan sebagai rumor politik, tetapi sebagai desakan yang mulai terasa urgensinya. Pemerintahan Prabowo Subianto, yang baru seumur jagung, sudah harus menghadapi kenyataan bahwa sebagian personel dalam Kabinet Merah Putih tampaknya tidak mampu menyamai kecepatan langkah dan visi sang presiden. Dalam tradisi pemerintahan modern, reshuffle memang bukan tanda kelemahan, melainkan instrumen koreksi—terutama bila tujuan utamanya adalah efektivitas dan integritas.
Desakan itu tak datang dari ruang bisik-bisik kekuasaan, melainkan dari suara kritis publik. Rocky Gerung, akademisi dan aktivis senior, menegaskan dengan nada lantang bahwa kabinet ini perlu dilumpuhkan—istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan betapa perlunya penyegaran total. “Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru,” ujarnya dalam forum Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, sebuah forum reflektif namun penuh muatan politik.
Rocky menilai, tidak realistis mengharapkan para menteri mundur secara sukarela. Ini bukan soal harga diri jabatan, tapi kalkulasi kekuasaan dan bisnis. Maka, hanya Presiden Prabowo-lah yang bisa memutus mata rantai stagnasi ini, tentu jika beliau memang ingin pemerintahannya bergerak lebih cepat dan bersih dari beban masa lalu.
Sasaran reshuffle tidak datang secara acak. Beberapa nama memang layak masuk dalam daftar evaluasi. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan yang menjabat sejak era Jokowi, menjadi sorotan serius. Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (Iluni FKUI) menyerukan penggantian Budi secara terbuka. Kritik terhadapnya bukan semata soal performa teknokratis, tapi karena kebijakan-kebijakan yang dianggap “sudah kelewatan”. Mulai dari liberalisasi pendidikan kedokteran hingga minimnya perhatian pada pelayanan primer, Menkes Budi dinilai semakin jauh dari amanat reformasi kesehatan.
Tak hanya itu, kisruh di lingkar istana juga memperlihatkan gejala tidak sehat. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri, namun ditolak oleh Presiden. Keputusan yang membingungkan, sebab publik justru membutuhkan sinyal bahwa pemerintahan ini serius menata kembali narasi dan arah komunikasi publik. Bagaimana bisa seseorang yang sudah kehilangan semangat tetap dipertahankan hanya demi stabilitas semu?
Pertanyaan pentingnya: apakah reshuffle akan dilakukan demi memperbaiki kinerja, atau hanya sebatas kompromi politik? Kabinet saat ini masih dibayangi oleh akomodasi pasca-pemilu, di mana loyalitas dibarterkan dengan jabatan. Namun masa bulan madu politik sudah usai. Kini, publik menuntut hasil, bukan simbol.
Presiden Prabowo punya kesempatan emas untuk mematahkan warisan ketergantungan pada politik dagang sapi. Mengganti menteri bukan soal loyalitas, melainkan soal kapabilitas dan integritas. Presiden harus berani mengoreksi diri: apakah para pembantunya hari ini benar-benar memahami arah perubahan yang ia janjikan saat kampanye?
Tanpa reshuffle, pemerintahan ini bisa kehilangan momentum dan kepercayaan publik. Dengan reshuffle, Prabowo bisa menegaskan bahwa ia bukan sekadar meneruskan gaya kepemimpinan sebelumnya, tapi benar-benar mengedepankan meritokrasi, keberanian, dan semangat baru untuk Indonesia yang lebih baik.
Dan sejarah akan mencatat: pemimpin besar bukan diukur dari siapa yang ia angkat, tetapi dari siapa yang ia berani lepaskan.
