Oleh Prihandoyo Kuswanto
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila
Oleh Prihandoyo KuswantoPENDAHULUAN
Amandemen UUD 1945 ternyata bukan hanya sekadar mengubah pasal demi pasal. Lebih jauh dari itu, amandemen justru meruntuhkan bangunan kebangsaan Indonesia, menghancurkan jati diri bangsa yang dibangun secara bertahap, serta merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena amandemen tidak hanya melemahkan lembaga tertinggi negara, MPR, tetapi juga merontokkan aliran pemikiran tentang keindonesiaan. Sejarah bangsa dihapuskan, keberadaan bangsa Indonesia asli diabaikan, dan Pancasila digeser dengan ideologi ultra-liberal.
DEMOKRASI LIBERAL: MAYORITAS JUSTRU HANYA OBYEK
Hari ini kita menyaksikan demonstrasi rakyat yang menuntut keadilan semakin sering berujung pada tindakan anarkis. Hal ini disebabkan karena pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya tidak serius menjawab tantangan rakyat. Persoalan mendasar bangsa tidak pernah disentuh; penyelesaian hanya bersifat tambal-sulam. Padahal, akar persoalan bangsa ini adalah ketidakadilan dan penyimpangan tujuan negara Indonesia merdeka sejak UUD 1945 dikudeta melalui amandemen.
Dalam praktik demokrasi, kondisi pendidikan rakyat menjadi masalah serius:
- 60% rakyat tidak lulus SD atau hanya tamat SD.
- 30% tamat SMP/SMA.
- Hanya sekitar 4,6% yang berpendidikan sarjana.
Dengan fakta tersebut, bagaimana mungkin demokrasi dapat berjalan sehat jika 90% rakyat hanya menjadi obyek, bukan subyek? Mereka tidak pernah benar-benar terwakili. Sistem politik yang mahal semakin menutup peluang bagi rakyat kecil untuk ikut serta. Akibatnya, mayoritas rakyat dijadikan obyek politik: diadu domba, diberi sembako, lalu ditinggalkan.
Golongan mayoritas ini akhirnya dijajah oleh bangsanya sendiri. Hidup semakin sulit, dan pada titik tertentu rakyat mulai melakukan perlawanan. Situasi pun memanas: anarkis terjadi di mana-mana, gedung DPRD dibakar, fasilitas umum dirusak, dan masyarakat kehilangan rasa aman.
NEGERI TERJAJAH OLIGARKI
Kerusakan bangsa kian nyata: hutang negara menumpuk, kekayaan alam dijarah asing, tanah rakyat dirampas oleh oligarki dengan dukungan aparat. Kasus Rempang, PIK2, PSN reklamasi laut, perebutan tanah di Morowali, Maluku, Raja Ampat, Papua, hingga proyek IKN menunjukkan rakyat terus dimarjinalkan. Mereka yang berpendidikan rendah selalu kalah, selalu terpinggirkan.
Dalam situasi seperti ini, Presiden Prabowo tidak punya banyak pilihan. Hanya ada dua jalan:
- Dekrit Presiden: mengembalikan UUD 1945, menata ulang lembaga negara yang adil, serta menindak tegas para koruptor.
- Revolusi Rakyat: rakyat sendiri yang melakukan perbaikan dengan kembali ke UUD 1945 dan Pancasila.
CUMLIKAN PIDATO SOEKARNO: MASIH RELEVAN
Soekarno pernah berpidato dengan tegas:
“Sekarang kedaulatan politik itu sudah di tangan kita. Kita tidak bisa didikte oleh siapapun lagi, kita tidak menggantungkan diri kepada siapa-siapa lagi, kita tidak mengemis-ngemis! Nation-building dan character-building harus diteruskan sehebat-hebatnya, demi memperkuat kedaulatan politik itu. Kerukunan nasional harus kita bina dengan kecintaan seperti kita membina kesehatan tubuh kita sendiri.”
Pidato ini masih relevan. Soekarno menekankan tiga hal utama: kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan.
BANGSA INDONESIA: AYAM MATI DI LUMBUNG
Soekarno pernah mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh seperti pepatah lama: ayam mati di lumbung padi. Alam kita kaya, rakyat kita rajin, tetapi kekayaan justru dikuasai tuan tanah, tengkulak, lintah darat, dan kapitalis asing.
Hari ini, peringatan itu semakin nyata:
- Hutang negara menggunung, hampir menenggelamkan perekonomian.
- Ekonomi tergantung pada investor asing, terutama China dengan OBOR-nya.
- Infrastruktur dibangun bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, tetapi kepentingan asing.
- 75% lahan sudah dikuasai asing dan aseng.
- Pekerja asing (TKA) China justru dibiarkan masuk di tengah penolakan dunia, bahkan saat pandemi Covid-19.
Akibatnya, ekonomi kita semakin tidak berdaulat. Korupsi merajalela, pengelolaan negara buruk, dan yang tersisa hanyalah hutang-hutang baru.
BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN
Selain politik dan ekonomi, Soekarno menekankan pentingnya kepribadian dalam kebudayaan. Bangsa ini memiliki kesenian, kesusastraan, dan tradisi yang kaya. Namun, kebudayaan nasional harus berjiwa revolusioner, mengikis feodalisme lama dan menolak imperialisme asing.
Soekarno menegaskan:
“Kebudayaan kita haruslah kebudayaan yang revolusioner… Kita bukan hanya trahing kusumo, rembesing madu, tetapi juga trahing buruh-tani-lan-prajurit, rembesing revolusi!”
PENUTUP
Bangsa ini sedang berada di persimpangan jalan. Apakah Presiden Prabowo berani mengambil jalan Dekrit Presiden untuk menyelamatkan bangsa, ataukah rakyat akan turun sendiri melakukan Revolusi?
Pilihan ini bukan semata untuk kepentingan politik sesaat, tetapi demi menyelamatkan Indonesia agar kembali ke jati dirinya: UUD 1945 dan Pancasila sebagai fondasi bangsa.
