Dalam paparannya Ketua BPK menegaskan bahwa IHPS itu mengungkapkan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dari 2005 hingga 2023, dengan tindak lanjut telah sesuai rekomendasi BPK sebesar 78,2 persen.
Jakarta- Fusilatnews – Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester II 2023 Terdapat Rp208,52 miliar dari dana bantuan sosial (bansos) keluarga penerima manfaat (KPM) yang tak terpakai belum/ tidak dikembalikan ke negara. Dalam IHPS itu memuat sejumlah permasalahan, salah satunya uang bansos.
“Pada pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan belanja kementerian dan lembaga, ditemukan bantuan keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi senilai Rp208,52 miliar belum dikembalikan ke kas negara,” kata ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun dalam dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (4/6/2024).
Selain itu, BPK juga menemukan kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp166,27 miliar dan US$153,22 ribu atau sekitar Rp2,48 miliar. Penyebabnya adanya pelaksanaan belanja modal 2022 dan semester I 2023 tidak sesuai ketentuan.
Selanjutnya Isma memaparkan IHPS semester II 2023 terdiri dari 651 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri dari satu LHP keuangan, 288 LHP kinerja, dan 362 LHP dengan tujuan tertentu (DTT).
Dalam paparannya Ketua BPK menegaskan bahwa IHPS itu mengungkapkan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dari 2005 hingga 2023, dengan tindak lanjut telah sesuai rekomendasi BPK sebesar 78,2 persen.
Sementara, untuk hasil pemeriksaan pada periode RPJMN 2020 hingga 2023, tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi baru mencapai 52,9 persen.
Isma menegaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi tersebu, sejak 2005 hingga 2023, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara. Jumlahnya mencapai Rp136,88 triliun
“Atas hasil pemeriksaan 2005 hingga 2023 senilai Rp136,88 triliun di mana Rp21,87 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-2023,” katanya
