Indonesia sedang berada di persimpangan kritis. Rakyat sudah lelah menyaksikan praktik pemerintahan yang penuh konflik kepentingan, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Transisi kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo bukan sekadar pergantian figur, tetapi momentum untuk melakukan radical break (Meminjam Istilah Rocky Gerung)—perombakan total cara negara dijalankan.
Benahi kabinet dan lakukan reshuffle besar-besaran adalah langkah pertama yang tak bisa ditawar. Kabinet saat ini masih diisi figur yang loyalitasnya lebih kepada kepentingan pribadi atau kelompok daripada rakyat. Menteri yang gagal menorehkan prestasi nyata atau ikut bertanggung jawab atas kebijakan kontroversial harus diganti. Presiden Prabowo perlu membangun kabinet yang profesional, teknokratik, dan berpihak pada rakyat, bukan sekadar simbol politik. Tanpa ini, reformasi hanyalah retorika kosong.
Langkah kedua yang paling mendesak adalah penggantian Kapolri. Kepolisian telah kehilangan legitimasi di mata publik. Kasus-kasus hukum yang mangkrak, intervensi politik, dan perlindungan bagi pelaku kejahatan tertentu telah menimbulkan ketidakadilan yang nyata. Kapolri baru harus independen, tegas, dan berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ini bukan sekadar simbol, tapi fondasi bagi hukum yang benar-benar adil.
Yang paling kontroversial, namun tak bisa ditunda, adalah adilinya Jokowi dan aktor-aktor kunci era sebelumnya. Ini bukan dendam politik, tapi langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik. Selama masa pemerintahan Jokowi, banyak kebijakan kontroversial dan indikasi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat. Jika tidak ditindak tegas, rakyat akan tetap skeptis terhadap hukum dan demokrasi. Menegakkan hukum tanpa pengecualian adalah pesan jelas bahwa era impunitas telah berakhir.
Radical break bukan sekadar ambisi politik, tapi keharusan moral dan strategis. Rakyat butuh kepemimpinan yang berani memutus rantai korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan. Tanpa langkah tegas ini, kepercayaan publik akan terus merosot, dan legitimasi pemerintahan Prabowo akan dipertanyakan sebelum benar-benar berjalan.
Presiden Prabowo memiliki momentum emas untuk menunjukkan perbedaan nyata dalam substansi kepemimpinan. Benahi kabinet, ganti Kapolri, adili Jokowi—itulah satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan publik dan menegakkan hukum yang adil. Indonesia tidak butuh perubahan kosmetik; ia butuh radical break yang nyata, tegas, dan tanpa kompromi.
