Hasto Bebas: Jokowi Kian Terpojok, Ketakutan Jadi Kenyataan?

Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Ada kejutan besar setelah berulang kali Jokowi menegaskan—bahkan langsung disampaikan kepada penulis (DHL) di kediamannya, Jalan Kutai, Solo, 16 April 2025—bahwa ia hanya akan memperlihatkan ijazahnya di pengadilan. Namun, tak lama berselang, Jokowi justru memperlihatkan ijazah aslinya kepada 11 awak media. Ironisnya, para wartawan itu dilarang membawa HP dan kamera.

Lebih jauh, Jokowi kemudian menyerahkan ijazahnya untuk disita Polresta Surakarta. Pertanyaannya, apakah langkah ini ada kaitannya dengan aksi demo 25 dan 28 April di DPR RI Senayan? Apakah sekadar show of force untuk pemanasan politik? Dan kalau iya, unjuk kekuatan itu ditujukan kepada siapa?

Fenomena ini membuka indikasi penting yang patut dicermati publik mengenai langkah politik Jokowi dan “Geng Solo” dengan segala manuvernya. Beberapa fakta hukum dan pergeseran kekuasaan menguatkan dugaan tersebut:

1. Pergantian mendadak jabatan Kapolda Metro Jaya.
2. Lambannya penyidikan 12 terlapor kasus “Ijazah Palsu Jokowi”, yang kontras dengan kebiasaan penanganan hukum era Jokowi—di mana jika menyangkut dirinya, proses biasanya ekspres: sehari bisa langsung jadi tersangka dan ditahan.
3. Jokowi menyadari dirinya mulai rapuh. Sementara itu, kader PDIP semakin solid dan waspada. Kondisi ini mendorong Jokowi memilih “berlindung” dengan posisi sebagai Dewan Pembina PSI.
4. Rektor UGM, Ova, tiba-tiba kembali mengumumkan keaslian ijazah Jokowi. Diduga sebagai serangan balik atas uji labfor digital yang mungkin sudah di tangan penyidik Polri.
5. Menteri Yaqut, orang lama kubu Jokowi, mulai ditekan KPK menuju status tersangka.
6. Noel Ebenezer, tangan kanan Jokowi dalam jaringan pendukung, meski mencoba bermimikri ke Gerindra, tetap ditangkap KPK lewat OTT.
7. Seruan Koordinator Laskar Cinta Jokowi (28/4/2025) yang meminta Prabowo mundur dari RI-1, namun tidak menyebut Gibran. Padahal Jokowi sendiri pernah menegaskan, presiden dan wapres adalah satu paket.

Di sisi lain, Megawati Soekarnoputri, negarawati sekaligus maestro politik, dengan sengaja memperlambat Kongres PDIP. Tujuannya jelas: terus membangun bargaining position dengan penguasa riil saat ini, Prabowo Subianto.

Jokowi yang makin rapuh berusaha menepis isu soal hasratnya merebut PDIP. Caranya? Melampiaskan sisa-sisa kekuasaan dengan mengubah logo PSI—dari bunga mawar menjadi gambar gajah, mirip partai sosialis Spanyol. Sebuah simbol arogansi sekaligus pertahanan terakhir.

Dalam konteks amnesti Hasto, pertimbangan politik Prabowo masuk akal. PDIP adalah partai dengan basis konstituen terbesar versi KPU, dan kursi kedua terbesar di DPR. Merangkul PDIP adalah langkah tepat untuk mengantisipasi barisan sakit hati di panggung politik.

Perhitungan itu diperkuat oleh fakta sejarah. Megawati pernah menolak wacana tiga periode Jokowi. Jika ia mendukung, bisa jadi Prabowo masih bertahan sebagai Menhan hari ini. Dari sisi psikologis politik, Mega sulit melupakan “pengkhianatan” Jokowi–Gibran setelah dua kali mendukung Jokowi hingga menjadi presiden.

Kini, realitas sejarah berubah. Rivalitas Mega–Prabowo melahirkan simbiosis politik yang dibungkus atas nama hukum (prerogatif). Buktinya, Hasto mendapat amnesti. Tak lama berselang, Megawati kembali mengangkatnya sebagai Sekjen PDIP—jabatan yang memang sengaja dikosongkan pada Kongres Bali, hanya untuk menunggu momentum itu.

Pertanyaannya, bagaimana nasib Jokowi selanjutnya? Dengan posisinya sebagai Dewan Pembina PSI, ia tampak terseok-seok menjaga “tanaman politiknya” di Kabinet Merah Putih. Namun, pil pahit sudah di depan mata: palu kekuasaan kini beralih cepat ke tangan Prabowo Subianto.

Dengan dukungan partai besar-kecil, juga kelompok identitas terbesar di negeri ini—yang merasa terdiskriminasi dan dikriminalisasi di era Jokowi—arah politik jelas condong ke Prabowo–Mega. Jika lawannya adalah Jokowi–Gibran, posisinya nyaris mustahil.

Inilah dunia politik pragmatis. Dahulu Jokowi mengejar Hasto. Kini, giliran Hasto yang bisa mengejar Jokowi—sebagai tangan kanan Putri Sang Proklamator dalam partai yang pernah berkuasa dua dekade.