Fusilatnews – Bulan Ramadan selalu menghadirkan suasana spiritual yang khas. Masjid ramai, pengajian marak, dan masyarakat berlomba-lomba memperbanyak amal. Namun setiap tahun pula, suasana sakral itu sering berubah menjadi panggung politik. Para pejabat dan politisi berkeliling dari satu kota ke kota lain dalam kegiatan yang disebut “safari Ramadan”.
Di atas kertas, kegiatan itu terlihat mulia: berbuka puasa bersama rakyat, membagikan takjil, memberi santunan, atau berdialog dengan ulama. Tetapi publik yang jernih tentu tak boleh berhenti pada tampilan luar. Di balik simbol-simbol religius itu sering tersembunyi agenda yang jauh lebih profan: konsolidasi kekuasaan dan pembangunan citra politik.
Ramadan menjadi panggung yang sangat efektif. Sebab umat sedang berada dalam suasana religius, hati mereka lebih lembut, dan ruang kritik sering kali melemah karena segala sesuatu dibungkus dengan bahasa ibadah dan silaturahmi. Dalam kondisi seperti ini, politisi tampil seolah-olah sebagai bagian dari kesalehan kolektif masyarakat. Padahal, bagi banyak dari mereka, agama hanya menjadi alat komunikasi politik yang murah dan efektif.
Salah satu ilustrasi yang mudah dilihat adalah bagaimana nama seorang tokoh dapat dengan cepat mengubah sebuah kegiatan biasa menjadi peristiwa politik. Ketika seorang figur seperti Kaesang Pangarep melakukan safari Ramadan—mengunjungi masjid, berbuka puasa bersama warga, atau membagikan takjil—kegiatan yang pada dasarnya sederhana itu segera berubah menjadi berita.
Di sinilah bekerja logika politik modern: perhatian publik adalah mata uang kekuasaan.
Sebuah halaman masjid menjelang waktu berbuka mungkin hanya dipenuhi warga yang menunggu azan. Namun ketika seorang tokoh nasional datang, suasana langsung berubah. Kamera ponsel terangkat, wartawan berdatangan, media sosial dipenuhi unggahan, dan percakapan publik mulai bergerak. Bukan lagi semata soal takjil atau buka puasa bersama. Yang menjadi peristiwa adalah namanya.
Dalam dunia komunikasi politik dikenal prinsip sederhana: name makes news. Sebuah kegiatan menjadi besar bukan karena peristiwanya, melainkan karena siapa yang melakukannya. Kehadiran nama yang dikenal publik otomatis mengundang perhatian.
Karena itu, bagi politisi yang sedang membangun posisi, tampil di ruang-ruang religius seperti Ramadan memiliki nilai strategis. Ia bisa memperoleh legitimasi moral karena hadir dalam kegiatan keagamaan, membangun kedekatan emosional dengan umat, sekaligus mendapatkan eksposur media yang luas.
Fenomena ini bukan hal baru. Sejak lama, ruang-ruang keagamaan kerap dijadikan arena pencitraan kekuasaan. Masjid berubah menjadi tempat pidato politik terselubung, bantuan sosial menjadi alat memperkuat loyalitas, dan kegiatan keagamaan dipakai sebagai legitimasi moral bagi kekuasaan yang sering kali justru jauh dari nilai-nilai keadilan yang diajarkan agama itu sendiri.
Yang lebih problematik adalah ketika umat hanya diposisikan sebagai penonton. Mereka menjadi objek yang dikunjungi, difoto, diberi santunan sesaat, lalu ditinggalkan setelah kamera berhenti merekam. Umat diperlakukan seperti latar panggung yang diperlukan untuk memperindah narasi kepemimpinan seorang politisi.
Padahal sejarah mengajarkan bahwa agama tidak pernah dimaksudkan menjadi alat kekuasaan. Dalam tradisi Islam, para pemimpin justru diperingatkan agar tidak memperalat simbol-simbol agama untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan adalah amanah, bukan panggung untuk mengumpulkan pujian atau simpati.
Karena itu, umat perlu memiliki kesadaran kritis. Kegiatan sosial tentu baik, silaturahmi tentu dianjurkan. Tetapi umat tidak boleh larut dalam romantisme simbolik yang sering kali dirancang secara sangat kalkulatif oleh tim politik.
Kesalehan tidak diukur dari seberapa sering seorang politisi berbuka puasa bersama rakyat, melainkan dari sejauh mana kebijakan yang mereka buat benar-benar menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Jika umat kehilangan daya kritisnya, maka Ramadan hanya akan menjadi musim pencitraan politik tahunan. Para politisi datang membawa kamera, mengucapkan salam, membagikan bantuan, lalu pulang dengan keuntungan citra yang berlipat.
Umat harus belajar dari pengalaman panjang bangsa ini: kekuasaan yang terlalu sering memanfaatkan simbol agama biasanya justru paling jauh dari nilai-nilai yang diklaimnya. Karena itu masyarakat tidak boleh setengah hati dalam melihat permainan ini.
Ramadan adalah bulan kejujuran spiritual. Dan kejujuran itu menuntut keberanian untuk mengatakan bahwa agama tidak boleh dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Umat tidak boleh terus-menerus menjadi dekorasi dalam drama politik yang sebenarnya tidak pernah benar-benar berpihak kepada mereka.
