Oleh : Malika Dwi Ana
Oleh : Malika Dwi AnaDalam 10 tahun Komedi Politik Indonesia, dimana keputusan besar dibuat dengan mata tertutup dan tanda tangan dibubuhkan seperti anak SD yang baru belajar menulis nama. Terkuak asal-usul proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang kini jadi dongeng kelam. Bermula saat Jokowi melenggang ke China untuk Forum APEC di Beijing. Bukan untuk negosiasi cerdas, tapi untuk jadi bintang tamu di panggung jebakan politik. Dengan jargon andalannya, “I don’t read what I sign…”—atau dalam bahasa Jawa yang merakyat, “ngah-ngoh”—Jokowi dengan polosnya menyerahkan pena kepada takdir. Dan siapa yang memanfaatkan momen emas ini? Tentu saja duet maut Rini Soemarno dan Luhut, dua maestro dalang yang lihai memainkan boneka presiden dengan kebodohan sebagai tali pengikatnya.
Penandatanganan perjanjian dengan China sangat kontroversial. Bayangkan, dokumen tebal yang berisi nasib proyek raksasa ditandatangani tanpa baca, seolah-olah itu sekadar formulir izin parkir. Hasilnya? Perjanjian dengan China Development Bank (CDB) senilai Rp116 triliun ditandatangani tanpa tedeng mikir, meski dokumennya setebal novel Tolstoy. Bayangkan, proyek raksasa yang menentukan nasib BUMN ditandatangani seenak jidat, seolah cuma tanda tangan buku nikah tetangga. Indonesia jadi tuan rumah pesta diplomatik yang kacau balau. Jepang, yang sudah nyaman dengan kesepakatan G to G-nya sejak era SBY, tiba-tiba ngamuk seperti samurai yang kehilangan katana. Surat dan telepon dari SBY berderap masuk, memaki Jokowi yang panik bak anak kecil ketahuan mencuri coklat. “Ini proyekku Jokowi! Jangan main rebut!” seru SBY dari kejauhan, sementara Jokowi cuma bisa gelagapan sambil konsultasi ke Jonan dan timnya.
Negosiasi berikutnya seperti pertunjukan badut di sirkus. Jonan dengan gagah berani menyatakan proyek batal, baik untuk China maupun Jepang. Bravo Jonan! Kedua negara pun marah besar, China menggeram, Jepang tambah panas. Jokowi, dengan strategi pinpinbo ala pedagang pasar, memasang syarat aneh: China harus bikin Feasibility Study (FS) dalam 3 bulan (dibandingkan 3 tahun Jepang) dan proyek tak boleh dijamin APBN. Harapannya? China mundur, Jepang menang. Tapi, yagitu salah prediksi! China malah setuju dengan skema B to B, didukung tiga bank BUMN (Mandiri, BNI, BRI) yang sedang berutang ke China Development Bank (CDB). FS Jepang? Bocor, dan China katanya hanya “copy-paste” FS Jepang. Checkmate, Jokowi!
Eskalasi pun tak terhindarkan. AS ikut campur karena Jepang adalah sekutunya, dan perang asimetris pun meletus—bukan dengan tank, tapi dengan sentimen anti-China yang membakar media sosial. Foto pekerja China di Halim disebar dengan narasi “tentara menyamar,” sementara Ahok, gubernur DKI saat itu kena getahnya, Ahok jadi penutup drama dengan Pilkada yang makin runyam. China akhirnya melakukan investigasi, menemukan “pemberi suap” 5 juta dolar AS, dan eksekusi hukuman 14 tahun penjara. Investigasi China nemuin “pemberi suap” US$5 juta (sekitar Rp75 miliar waktu itu) dan dihukum 14 tahun penjara—merujuk kasus korupsi internal di pihak China sekitar 2015-2016, pas proyek Whoosh lagi panas-panasnya. Bukan suap dari orang Indonesia, tapi pejabat China sendiri yang ketangkep tangan nyuap buat ngamanin kontrak kereta cepat ke RI—entah mark-up biaya atau tender curang. Adalah Shen Baochang, pelakunya—mantan wakil presiden China Railway Construction Corporation (CRCC), konsorsium utama China di KCIC (yang pegang 40% saham). Dia divonis 14 tahun penjara oleh pengadilan China pada 2016 atas tuduhan korupsi, termasuk kasus suap spesifik US$5 juta buat “memuluskan” proyek internasional, termasuk yang ke Indonesia. Shen ketahuan main komplotan dengan kontraktor lain, ngasih suap ke pejabat China biar kontrak besar kayak KCIC (Rp116T utang ke CDB) jatuh ke tangan CRCC. Ini bagian dari bersih-bersih Xi Jinping pasca-skandal Liu Zhijun (mantan Menteri Kereta China yang kena hukuman mati ditangguhkan karena suap ratusan juta dolar di proyek HSR domestik).
Ironisnya, di RI Nol aksi. Padahal ini sinyal merah: kalau China saja hukum internalnya sekeras itu, kok kita diem aja pas mark-up US$52 juta/km (3x lipat dari standar mereka US$17-18 juta)? Ironisnya, di Indonesia, kebencian anti-China justru makin menggila—semua gara-gara tanda tangan buta seorang presiden yang “ngah-ngoh” alias ungud. Mahfud MD sudah teriak minta KPK usut, tapi kayaknya aparat kita lagi asudahlah!
Jadi, apa pelajaran dari saga ini? Jangan tanda tangan apa pun tanpa baca. Kecuali jika memang bodoh dan ijazahmu produk pasar Pramuka. Next episode? Tunggu saja, mungkin Jokowi bakal bilang, “Aku ra mikir!” Hahaha, selamat siang Indonesia!
*Malika’s Insight, 17 Oktober 2025
