Pagi ini, pertama kali saya membuka tweeter membaca twit-nya Pak M. Said Didu, seperti ini;
1) utang 6 Presiden sblmnya (Bung Karno sd SBY) yg dibuat selama 69 thn adalah Rp 2.600 t atau sktr Rp 37,8 trilyun per tahun. 2) Pak Jokowi selama 7,5 tahun buat utang sktr Rp 4.600 trilyun atau Rp 613 per tahun atau Rp 1,7 trilyun per hari.
Ini belum termasuk utang BUMN.
Teringat waktu Jokowi kampanye saat Nyapres yang pertama. Sesumbar Ia menjanjikan Rupiah sampai pada level Rp10.000/1USD. Lalu mengundang dialetika. Seandainya Rupiah terjadi per 1 USD adalah Rp. 10.000, seperti yang dijanjikan Jokowi dahulu, maka harga BBM akan jauh lebih murah dari harga yang sekarang.
Beban utang-pun bisa menjadi ringan.
Gagal diawal berantai keujung tumbuhnya berbagai persoalan bangsa, seperti saat ini.
Sri Mulyani adalah Menkeunya di era SBY dan Jokowi. Tapi realisasi hasil kerjanya, terukur seperti langit dan bumi. Pada masa pemerintahan SBY, rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.000 per dolar AS. Kalau harga minyak sekarang 90 dolar AS, maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM Rp 4.500 per liter BBM. Sekali lagi, waktu itu Menteri keuangan SBY adalah Sri Mulyani. Karena kepotong kasus Century, jadi Sri Mulyani tidak menjadi menteri lagi.
Sri Mulyani kembali di zaman Jokowi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ambruk menjadi Rp 14.850 per dolar AS. Meski harga minyak mentah sama 90 dolar AS per barel seperti zaman SBY dulu, tapi biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM naik dua kali lipat menjadi Rp 10.000 per liter BBM.
Kalau bisa menguatkan nilai tukar rupiah menjadi Rp 1000 per dolar AS, maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM hanya senilai Rp 500 per liter.
Kopi saya keburu habis. Angan-angan berhenti. Silahkan lanjutkan. Siapa yang salah? Sri Mulyani atau Presidennya?
