Fusilatnews – Di tanah Jawa, identitas tidak pernah hadir secara tunggal. Ia berlapis, berlapik, dan sering kali berkompromi dengan sejarah panjang kebudayaan. Maka ketika seseorang mendeklarasikan diri sebagai santri—simbol ketaatan Islam formal—deklarasi itu tidak serta-merta menghapus jejak mistisisme lama yang telah berakar ratusan tahun. Abangan tidak mati; ia bertransformasi, menyusup, dan hidup berdampingan di balik simbol-simbol kesalehan baru.
Islam datang ke Jawa bukan dengan pedang, melainkan dengan laku. Para penyebar awal memahami bahwa keyakinan lama tidak bisa diputus begitu saja. Ia harus dirangkul, diserap, diberi makna baru. Hasilnya adalah Islam Jawa: sebuah ekspresi religius yang secara syariat tampak lurus, tetapi secara batin masih menyimpan kosmologi lama—tentang harmoni semesta, kekuatan leluhur, keseimbangan gaib, dan “rasa” sebagai penuntun hidup. Dari sinilah lahir figur santri yang tetap memelihara tradisi selametan, tirakat, ziarah makam keramat, hitungan weton, hingga pencarian wangsit.
Di level psikologi sosial, ini bukan sekadar tradisi. Ia adalah mekanisme bertahan. Mistisisme memberi rasa kendali dalam dunia yang tak pasti. Ketika ekonomi goyah, politik keras, dan hidup modern terasa asing, jalan batin menawarkan pegangan. Maka seseorang bisa rajin beribadah di masjid, tetapi tetap percaya bahwa nasib ditentukan oleh “tanda alam”. Ia bisa bicara syariat, tapi juga meyakini restu leluhur. Ko-eksistensi ini bukan kemunafikan; ia adalah strategi kultural.
Yang menarik, lapisan ini menjalar kuat ke ruang politik. Di Jawa, kekuasaan jarang bergerak murni lewat argumen rasional. Ia bergerak lewat simbol, isyarat, gestur, dan aura. Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari program, tetapi dari “wahyu kepemimpinan” yang dipercaya turun kepadanya. Legitimasinya bukan semata elektoral, tetapi juga mitologis. Di sinilah residu abangan memberi fleksibilitas: prinsip bisa lentur, kompromi mudah dilakukan, arah bisa berubah mengikuti “angin semesta”.
Maka lahirlah paradoks: santri secara identitas, abangan dalam cara mengelola kuasa. Di mimbar bicara moral agama; di balik layar menghitung hari baik, membaca firasat, atau merawat citra karismatik yang nyaris mistik. Politik tidak lagi sekadar kontestasi gagasan, tetapi perebutan imajinasi kolektif.
Fenomena ini menjelaskan mengapa demokrasi di Jawa sering tampak rasional di permukaan, namun emosional dan simbolik di kedalaman. Program boleh bersaing, tapi yang menentukan sering kali adalah persepsi tentang “takdir kepemimpinan”. Dalam lanskap seperti ini, rasionalitas modern belum sepenuhnya mengusir metafisika lama.
Kesimpulannya, Islamisasi Jawa berhasil menata ritual, tetapi tidak sepenuhnya menata struktur rasa. Abangan tidak punah; ia beradaptasi. Dan di ruang politik, ia justru menemukan habitat baru: memberi ruh mistik pada kekuasaan modern.
Di sinilah tantangan masa depan: apakah masyarakat akan terus menggantungkan arah politik pada isyarat gaib dan mitos kepemimpinan, atau mulai menuntut rasionalitas publik yang transparan dan akuntabel? Sejarah Jawa belum memberi jawaban final. Tetapi satu hal pasti: santri dan abangan akan terus berdialog di tubuh kebudayaan yang sama.
